InDepthNews. Id (Natuna)-Program Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar bagi nelayan sejatinya dirancang pemerintah pusat untuk meringankan beban operasional para pencari ikan di laut.
Namun, di lapangan, kebijakan mulia itu justru telah ternoda oleh praktik kotor sejumlah oknum yang memanfaatkan celah distribusi untuk meraup keuntungan pribadi.
Di balik penyaluran solar bersubsidi, muncul indikasi kuat adanya permainan harga, jual beli surat rekomendasi, hingga penimbunan solar oleh para pengepul yang diduga bekerja sama dengan pihak penyalur.
Jual Beli Surat Rekomendasi Nelayan
Plt Camat Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Suparman mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan sebanyak 160 surat rekomendasi resmi bagi nelayan penerima solar bersubsidi di wilayah Bunguran Timur.
Surat tersebut menjadi dasar nelayan mengambil solar di tiga titik penyalur resmi: SPBU Ranai, SPBUN Sepempang, dan SPBUN Pering.
“Semua nelayan yang sudah dapat rekomendasi wajib mengambil solar di tempat yang sudah ditentukan. Di luar itu, jika ada yang bukan nelayan ikut mengambil solar subsidi, harus ditindak tegas,” tegas Suparman saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (30/10/2025).
Ia menambahkan, bahwa bagi para nelayan penerima surat rekomendasi wajib untuk dapat memenuhi terlebih dahulu sejumlah persyaratan didalam administratif, seperti memiliki pompong sendiri dan mencantumkan ukuran besar kapal, hingga bukti aktivitas melaut serta administrasi lainnya untuk mendapatkan surat rekomendasi dari kecamatan setempat.
“Namun, jika terbukti ada nelayan yang menjual surat rekomendasi kepada pengepul, sanksinya adalah pencabutan rekomendasi dan penghentian bantuan.” Tegas Suparman.
Oknum Pengepul Bermain di Balik Layar.
Salah satu narasumber yang enggan disebutkan namanya oleh media ini juga mengaku, bahwa ada oknum pengepul di wilayah Natuna yang berani membeli surat rekomendasi para nelayan dengan harga bervariasi.
Surat tersebut kemudian digunakan untuk membeli solar subsidi dalam jumlah besar, yang kemudian dijual kembali kepada pihak lain termasuk kapal besar non-subsidi dan perusahaan.
“Banyak nelayan juga tidak mau menjual surat rekomendasi tersebut, tapi justru permainan terjadi di SPBUN. Saat kami ingin mengambil solar untuk melaut, mereka bilang habis, padahal kuota jelas tertulis di surat,” ujarnya.
Ia mendesak pemerintah daerah dan Satgas Pengawasan BBM Subsidi turun langsung memeriksa distribusi agar tepat sasaran. “Jangan sampai solar subsidi yang seharusnya untuk nelayan malah mengalir ke tangan pengepul,” katanya.
Kuota Besar, Tapi Solar Hilang.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), harga solar nonsubsidi saat ini mencapai Rp15.000 per liter, sementara solar subsidi hanya Rp6.800 per liter terdapat selisih Rp 8.200 yang disubsidi negara untuk masyarakat kecil, termasuk nelayan.
Di Kabupaten Natuna, alokasi solar bersubsidi untuk sektor perikanan tangkap tahun 2025 mencapai lebih dari 2 juta liter per tahun, dengan nilai subsidi negara sekitar Rp16,4 miliar.
Jumlah itu seharusnya cukup untuk menunjang aktivitas ribuan nelayan kecil di wilayah pesisir dan pulau terluar.
Namun, fakta di lapangan berbicara lain. Meski sudah memasuki musim utara, saat sebagian besar nelayan tidak melaut karena ombak tinggi, stok solar di SPBUN tetap dilaporkan cepat habis.
Pertanyaannya, ke mana perginya solar bersubsidi nelayan itu?
Celah Pengawasan dan Dugaan Jaringan Pengepul.
Dugaan praktik penyalahgunaan solar bersubsidi di Natuna bukan hal baru. Lemahnya pengawasan di lapangan menjadi pintu masuk penyimpangan. Sejumlah sumber menyebut adanya penggunaan surat rekomendasi ganda dan transaksi di luar daftar penerima resmi yang diduga diketahui oleh pihak pengelola SPBUN.
“Mereka tahu kapan stok datang dan siapa yang antre. Sebelum solar sampai ke nelayan, sebagian sudah diatur,” ungkap salah satu sumber yang memahami alur distribusi di lapangan.
Sanksi Berat Menanti Pelaku.
Penyalahgunaan BBM subsidi tergolong tindak pidana serius. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 6 Tahun 2023, disebutkan:
“Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah, dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp.60 miliar.”
Aturan ini menjadi dasar hukum bagi aparat untuk menindak tegas pelaku penyimpangan, baik pengepul, pengelola SPBUN, maupun bagi para nelayan yang memperjualbelikan surat rekomendasi.
Keadilan Energi yang Terancam.
Subsidi solar bagi nelayan bukan untuk sekadar bantuan ekonomi, melainkan wujud keadilan energi bagi masyarakat kecil pesisir. Setiap liter solar bersubsidi yang diselewengkan berarti merampas hak nelayan kecil dan merugikan negara miliaran rupiah.
Jika praktik ini terus dibiarkan, laut Natuna bukan hanya menjadi ladang pencari ikan, tapi juga arena gelap permainan minyak bersubsidi yang merusak kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
Bersambung.
(Ilham)










Komentar