InDepthNews.id (Tanjungpinang) — Menyikapi pemberitaan sejumlah media online terkait aktivitas toko mebel Marvel Karya/Marvel Jaya yang berlokasi di Jl. Suka Berenang Gg. Suka Tenang, Kelurahan Tanjungpinang Timur, yang disebut menimbulkan keresahan masyarakat sekitar akibat debu dan bau lem dari kegiatan produksi, serta adanya anggapan ketidaktegasan Satpol PP Kota Tanjungpinang, Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPUD) Satpol PP Kota Tanjungpinang, Agus, memberikan penjelasan resmi.
Agus menyampaikan bahwa Satpol PP telah melakukan berbagai langkah penanganan terhadap laporan tersebut.
“Pada hari Jumat, 3 Oktober 2025, sekitar pukul 09.30 WIB, Satuan Polisi Pamong Praja menerima aduan masyarakat terkait tempat usaha toko mebel (Marvel Jaya) milik Saudara Samuel yang diduga menimbulkan gangguan dan tidak memiliki izin. Petugas langsung meninjau lokasi dan meminta keterangan kepada pemilik toko serta Ketua RT setempat,” jelas Agus.
Ia menambahkan, berdasarkan Pasal 7, 11, 112, dan 113 KUHAP, Perda Kota Tanjungpinang Nomor 12 Tahun 2012 tentang PPNS, serta Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum, Satpol PP menindaklanjuti dengan pemanggilan klarifikasi terhadap pemilik usaha.
“Pada tanggal 13 Oktober 2025, Satpol PP mengirimkan surat pemanggilan kepada Saudara Samuel untuk hadir pada tanggal 15 Oktober 2025,” terang Agus.
Dari hasil klarifikasi tersebut, diperoleh beberapa kesimpulan, di antaranya:
1. Tidak ditemukan adanya dugaan pencemaran lingkungan seperti debu atau bau lem, sebagaimana diperkuat hasil tinjauan lapangan.
2. Kegiatan usaha Saudara Samuel tidak memiliki izin usaha, sehingga melanggar Perda Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2018 perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.
3. Saudara Samuel membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengurus izin usaha sesuai peraturan yang berlaku, menutup sementara usahanya, dan hanya akan beroperasi kembali setelah memperoleh izin resmi.
Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa seiring proses penyelesaian kasus tersebut, muncul tuntutan dari sekelompok mahasiswa dan pemuda yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Tanjungpinang dan Bintan.
Menanggapi hal itu, Satpol PP menggelar audiensi pada Selasa, 20 Oktober 2025 pukul 14.09 WIB di ruang rapat Satpol PP.
Rapat tersebut dihadiri oleh pemilik usaha, Ketua RT setempat, Lurah Tanjungpinang Timur, Babinkamtibmas, perwakilan DPMPTSP, perwakilan Polresta Tanjungpinang (Kasat Intel dan jajaran), serta jajaran Satpol PP. Rapat dipimpin oleh Kabid PPUD dan didampingi Kabid Tibumtranmas.
Dari hasil rapat, disimpulkan beberapa poin penting:
1. Pembatas jalan yang diletakkan di area fasilitas umum oleh pemilik usaha dianggap mengganggu lalu lintas warga dan disepakati untuk dipindahkan.
2. Dugaan adanya kongkalikong antara Satpol PP dan pelaku usaha yang disampaikan oleh mahasiswa tidak benar dan tidak dapat dibuktikan. Jika hal tersebut terbukti di kemudian hari, maka oknum yang bersangkutan akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku.
3. Toko Marvel Jaya diketahui pernah memiliki NIB tahun 2019, namun belum melakukan migrasi ke sistem OSS RBA, sehingga izin usahanya belum efektif.
4. Pemilik usaha menyatakan bersedia mengurus izin usaha sesuai ketentuan, berkoordinasi dengan Dinas PU dan DPMPTSP, serta menutup sementara kegiatan usahanya sampai izin resmi terbit.
5. Pemilik usaha juga diimbau menjalin komunikasi baik dengan warga dan aparatur setempat untuk menjaga ketertiban dan suasana kondusif di lingkungan sekitar.
Agus menegaskan bahwa Satpol PP selalu berada di garda terdepan dalam penegakan peraturan daerah.
“Setiap ada pelanggaran perda maupun perdata, Satpol PP akan selalu melakukan penertiban dan penegakan. Mari kita bersama-sama mendukung visi dan misi Wali Kota Lis Darmansyah untuk menjadikan Tanjungpinang sebagai kota yang tertib, aman, ramah, serta mendukung investasi dalam rangka menstabilkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Agus. (Leni)










Komentar