Kejati Kepri Terima Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebesar USD 272.497 dalam Perkara Tipikor PNBP

InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau melalui Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus menerima pengembalian kerugian keuangan negara sebesar USD 272.497 dari Abdul Chair Husain, selaku Direktur Utama PT Bias Delta Pratama, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal pada pelabuhan di wilayah Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tahun 2015 hingga 2021, Selasa (14/10/2025).

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau Nomor: PE.03.03/LHP-355/PW28/5/2024 tanggal 17 September 2024, terdapat kerugian keuangan negara khusus untuk PT Bias Delta Pratama sebesar USD 272.497 (dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh dolar Amerika). Uang tersebut diserahkan langsung oleh Abdul Chair Husain kepada Tim Penyidik yang dipimpin oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Mukharom, S.H., M.H., didampingi Kasi Penyidikan dan Tim Penyidik lainnya.

Penyerahan berlangsung di Gedung Pidsus Kejati Kepri. Selanjutnya, uang tersebut telah dilakukan penyitaan dan dititipkan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, BNI Cabang Tanjungpinang KCP Pamedan, melalui rekening atas nama Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

Diketahui, PT Bias Delta Pratama merupakan badan usaha pelabuhan yang sejak tahun 2015 hingga 2021 melaksanakan kegiatan pemanduan dan penundaan kapal tanpa adanya Kerja Sama Operasional (KSO) dengan BP Batam pada wilayah perairan Kabil dan Batu Ampar. Sejak tahun 2015 hingga 2018, PT Bias Delta Pratama tidak menjalin KSO dengan BP Batam, sehingga BP Batam tidak memperoleh bagi hasil yang semestinya dari pelaksanaan kegiatan pemanduan dan penundaan kapal yang bersifat ilegal atau tidak berdasar.

Perusahaan tersebut hanya berpedoman pada Peraturan Kepala BP Batam Nomor 16 Tahun 2012 terkait persentase 20% untuk kapal tunda. Namun, kegiatan pemanduan kapal yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan kerja sama antara penyedia jasa (BUP) dan BP Batam, tanpa dasar hukum yang sah. Akibatnya, PT Bias Delta Pratama tidak menyetorkan PNBP berupa bagi hasil sebesar 20% dari pendapatan jasa pemanduan dan penundaan kepada BP Batam.

Menanggapi langkah pengembalian kerugian negara ini, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau J. Devy Sudarso menegaskan bahwa pengembalian tersebut merupakan langkah penting dalam memulihkan keuangan negara dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.

“Pengembalian kerugian negara menjadi prioritas untuk memulihkan keuangan negara dan memberikan efek jera, namun hal ini tidak menghapus pidana bagi pelaku. Konsentrasi penegakan hukum tidak hanya fokus pada pemidanaan, tetapi juga pemulihan kerugian keuangan negara yang tentunya memerlukan langkah-langkah luar biasa,” tegas Kajati Kepri.(Leni)

 

 

 

Komentar