Kejati Kepri Gencarkan Kampanye Anti Korupsi di Bintan dan Tanjungpinang

InDepthNews.id (Tanjungpinang) — Tim Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) melaksanakan Kampanye dan Sosialisasi Anti Korupsi di Kecamatan Bintan Timur dan kawasan Bintan Center, Selasa (14/10/2025).

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan integritas masyarakat terhadap bahaya korupsi, khususnya di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang.

Tim Penkum Kejati Kepri terdiri dari Kasi Penerangan Hukum Yusnar Yusuf, S.H., M.H., Rama Andika Putra, Syahla Regina Paramita, dan Rafki Mauliadi, A.Md.T., S.Kom., M.Kom.

Melalui kegiatan ini, Kejati Kepri mendorong masyarakat untuk memahami dampak negatif korupsi, memperkuat nilai moral dan etika, serta berpartisipasi aktif dalam pencegahan korupsi di lingkungan masing-masing.

Kasi Penkum Kejati Kepri Yusnar Yusuf dalam paparannya menyampaikan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang membutuhkan penanganan luar biasa pula.

“Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik dan menghambat pembangunan nasional,” ujarnya.

Yusnar juga menjelaskan peran strategis Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.

Kejaksaan memiliki kewenangan dalam bidang pidana, perdata, dan ketertiban umum, termasuk penyidikan, penuntutan, serta pencegahan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan data Kejaksaan RI, sepanjang tahun 2024, tercatat 2.316 perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang ditangani di seluruh Indonesia, dengan nilai penyelamatan keuangan negara mencapai Rp44,13 triliun dan 1.836 terpidana telah dieksekusi.

Lebih lanjut, Yusnar memaparkan kondisi korupsi di Indonesia yang masih memprihatinkan.

Menurut Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2024 berada di peringkat 99 dari 180 negara dengan skor 37, menurun dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) juga turun dari 3,92 menjadi 3,85.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya pendekatan preventif, represif, dan restoratif dalam memberantas korupsi.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak hanya menolak, tetapi juga berani melaporkan segala bentuk tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi tidak akan berhasil tanpa partisipasi publik,” tegasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Camat Bintan Timur Indra Gunawan, S.Sos., M.Pd., beserta jajaran kecamatan, para lurah, perangkat kelurahan, LPM, Forum RT/RW, serta tokoh masyarakat dengan total peserta mencapai 70 orang.

Usai penyuluhan, kegiatan dilanjutkan dengan pembagian kaos dan stiker bertema anti korupsi kepada masyarakat di kawasan Bintan Center, Kota Tanjungpinang.

Masyarakat yang menerima antara lain pengendara motor, pedagang, ASN, tukang parkir, dan warga sekitar. Antusiasme warga terlihat tinggi dalam mendukung kampanye ini.

Melalui kegiatan tersebut, Kepala Kejati Kepri berharap tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap bahaya korupsi, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bebas dari praktik korupsi di Provinsi Kepulauan Riau.

“Ayo bersatu melawan korupsi untuk menuju Indonesia maju,” tegas Kajati Kepri.(Leni)

 

 

Komentar