Wakajati Kepri: Korupsi Bukan Hanya Soal Orang, Tapi Soal Pemulihan Kerugian Negara.

InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Irene Putrie, menjadi narasumber dalam Dialog Tanjungpinang Pagi yang diselenggarakan dan disiarkan secara langsung oleh RRI Pro 1 Tanjungpinang dengan topik “Strategi Optimalisasi Asset Recovery Kejaksaan Tinggi dalam Pemberantasan Korupsi”.

Selain Wakajati Kepri, turut hadir sebagai narasumber Direktur PAHAM KEPRI (Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau), Mohammad Indra Kelana, dengan Host Febriansyah, Selasa (07/10/2025).

Wakajati Kepri Irene Putrie dalam dialog tersebut menyampaikan bahwa pemulihan aset (asset recovery) bukan hanya amanah nasional, tetapi juga merupakan amanah internasional sebagaimana diatur dalam UNCAC (United Nations Convention Against Corruption).

Menurutnya, korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi luar biasa atau extraordinary crime yang berdampak luas, tidak hanya terhadap individu, tetapi juga masyarakat dan negara.

“Sebegitu masifnya uang negara dalam bentuk kekayaan negara yang tangible dan intangible yang kemudian dirampok dalam banyak kasus yang ditangani oleh kejaksaan. Karena itu perlu direcovery, perlu dipulihkan. Jadi tidak hanya terhadap orang, tapi juga terhadap pemulihan kekayaan dan kerugian negara,” ujar Wakajati.

Lebih lanjut, Irene menjelaskan bahwa asset recovery tidak hanya berlaku pada perkara korupsi, tetapi juga mencakup tindak pidana lain yang menyebabkan kerugian negara.

“Kalau di Kepulauan Riau misalnya, ada aset negara dalam bentuk kekayaan laut seperti illegal fishing, itu perlu direcovery. Begitu juga kekayaan sumber daya alam, tambang, atau tanah yang terdampak penambangan sah maupun ilegal,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, “Kalau kita melihat bentuknya, Lawrence Friedman kan bilang ada struktur, substansi, dan kultur. Dua awal itu perubahan yang paling cepat,” imbuhnya.

Wakajati memaparkan bahwa di Kejaksaan Agung telah dibentuk Badan Pemulihan Aset, dan di seluruh wilayah Kejaksaan Tinggi terdapat Asisten Pemulihan Aset.

Di Kejaksaan Negeri juga sudah ada Kepala Seksi Pemulihan Aset, meskipun saat ini masih bernama Seksi Pemeliharaan Barang Bukti dan Eksekusi.

“Secara struktur dan substansi sudah tersedia. Regulasi terkait pemulihan aset juga sudah dibuat dan dilaksanakan. Kultur juga berubah — kini jaksa tidak hanya menuntut orang setinggi-tingginya, tapi juga memulihkan kerugian negara semaksimal mungkin,” paparnya.

Ia menambahkan bahwa capaian pemulihan aset Kejati Kepri hingga September sudah lebih dari 100% dari total kerugian.

“Sebenarnya secara internasional, 40% saja dari kerugian yang berhasil dipulihkan sudah dianggap prestasi. Tapi di Indonesia, target kita malah lebih tinggi, yakni 80%. Di Kejati Kepri bahkan sudah lebih dari 100%,” ungkapnya.

Wakajati juga menjelaskan bahwa penyitaan merupakan salah satu upaya paksa, sama halnya dengan penahanan.

“Penyitaan dilakukan atas dua hal: pertama, bila barang tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana; kedua, untuk tujuan recovery,” terangnya.

Menurutnya, koruptor sering menyembunyikan aset atas nama keluarga atau orang lain, bahkan supir atau office boy. Karena itu, dibutuhkan teknik investigasi keuangan yang handal, yang kini dilakukan oleh Kejaksaan bekerja sama dengan PPATK dan lembaga perbankan.

“Kalau rekening disita dan diblokir, maka tidak bisa dilakukan transaksi apa pun,” jelasnya.

Aset yang disita bisa berupa tanah, bangunan, kendaraan mewah, atau saham, dan seluruhnya dilakukan sejak tahap penyidikan hingga putusan pengadilan untuk dirampas bagi negara.

Terkait tindak pidana korupsi, Irene menjelaskan bahwa kerugian negara dihitung oleh auditor seperti BPKP, BPK, atau auditor independen.

“Jika kerugian negara sebesar 100 miliar dan baru ditemukan aset senilai 20 miliar, maka sisanya 80 miliar menjadi tanggungan terdakwa. Dalam hukum, hal ini disebut subsidiaritas, di mana sisa kerugian diganti dengan pidana penjara,” ujarnya.

Ia menambahkan, “Ada negara lain yang sudah tidak menganut subsidiaritas, tetapi Indonesia masih. Dalam putusan hakim, satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap, jaksa berwenang menyita aset tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur PAHAM KEPRI Mohammad Indra Kelana menyampaikan bahwa Indonesia sudah tegas dalam melawan korupsi. Namun yang menarik di era sekarang adalah kesiapan sarana dan prasarana pemulihan aset, baik di pusat maupun di daerah.

“Regulasi yang lebih kuat juga sedang disiapkan melalui RUU Perampasan Aset, yang akan memperkuat peran Kejaksaan ke depannya. Dalam RUU ini, perampasan aset bisa dilakukan tanpa harus menunggu putusan pengadilan,” ujarnya.

Kegiatan Dialog Tanjungpinang Pagi berjalan aman dan lancar serta mendapat sambutan positif dari masyarakat se-Provinsi Kepulauan Riau.

Antusiasme pendengar terlihat dari banyaknya pertanyaan yang masuk melalui sambungan telepon RRI Pro 1 Tanjungpinang, dan seluruhnya dijawab dengan lugas oleh para narasumber sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

Komentar