Mana yang Berlaku jika Pemerintah Pusat dan Daerah Mengeluarkan Aturan Berbeda?

Oleh : Santoso Budi Nursal Umar , S.H, M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta

InDepthNews.id (Opini) – Indonesia merupakan negara kesatuan yang sekaligus memberikan otonomi kepada daerah. Konsekuensinya masyarakat dapat berhadapan dengan banyak aturan sekaligus. Pemerintah pusat mengeluarkan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri. Pada saat yang sama, pemerintah daerah mempunyai Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, hingga Peraturan Bupati atau Wali Kota.

Masalah muncul ketika aturan-aturan tersebut memberikan perintah yang berbeda. Pemerintah pusat mengatakan suatu kegiatan diperbolehkan, sementara pemerintah daerah membatasinya. Atau sebaliknya, Peraturan Daerah (Perda) memberikan izin terhadap sesuatu yang ternyata dibatasi oleh aturan nasional. Dalam situasi seperti itu, aturan mana yang harus diikuti masyarakat?

Jawaban yang sering diberikan adalah, “aturan pusat pasti lebih tinggi daripada aturan daerah”. Jawaban tersebut ada benarnya, tetapi terlalu sederhana. Untuk menentukan aturan mana yang berlaku, tidak cukup hanya melihat siapa yang membuatnya. Harus diperiksa hierarki peraturan, kewenangan lembaga yang membentuknya, materi yang diatur, serta apakah urusan tersebut memang menjadi kewenangan pusat atau daerah.

Sistem hukum Indonesia mengenal hierarki peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir secara substantif melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menempatkan UUD 1945 pada posisi tertinggi, kemudian Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan terakhir Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kekuatan hukum masing-masing peraturan mengikuti hierarki tersebut.

Dari sinilah dikenal prinsip lex superior derogat legi inferiori, yaitu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi dalam hal terdapat hubungan hierarkis dan materi yang sama, terlebih lagi tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, atau Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan bahwa Perda memang dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi sesuai kondisi, aspirasi, dan kekhasan daerah. Namun Perda tetap merupakan bagian dari sistem hukum nasional dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda juga hanya berlaku dalam wilayah daerah yang membentuknya.

Bayangkan saja jika pemerintah pusat melalui undang-undang memberikan suatu hak kepada seluruh masyarakat. Kemudian sebuah Perda justru menghilangkan hak tersebut tanpa mempunyai dasar pendelegasian dari undang-undang. Dalam keadaan seperti itu, pemerintah daerah tidak dapat berlindung di balik alasan otonomi daerah. Otonomi bukan kemerdekaan untuk membuat hukum yang terpisah dari hukum nasional.

Namun persoalannya menjadi lebih rumit ketika yang bertentangan bukan undang-undang dengan Perda, melainkan misalnya Peraturan Menteri dengan Peraturan Daerah. Peraturan Menteri memang tidak tercantum dalam susunan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tetapi Pasal 8 mengakui keberadaan peraturan yang dibuat menteri dan berbagai lembaga lainnya sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Maka dari itu, tidak selalu tepat mengatakan, “Peraturan Menteri berasal dari pusat, maka pasti mengalahkan Perda.” Harus dilihat lebih dahulu dari mana kewenangan menteri tersebut berasal dan apa materi yang diaturnya. Jika Peraturan Menteri merupakan pelaksanaan langsung dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah dalam bidang yang memang menjadi kewenangan pemerintah pusat, daerah tentu tidak dapat membuat aturan yang meniadakan norma nasional tersebut.

Sebaliknya, pemerintah pusat juga tidak seharusnya menggunakan peraturan yang lebih teknis untuk mengambil alih urusan yang oleh undang-undang telah diserahkan menjadi kewenangan daerah. Dalam negara hukum, kewenangan bukan ditentukan oleh posisi politik “pusat lebih kuat daripada daerah”, tetapi oleh atribusi, delegasi, dan pembagian kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan.

Hal ini penting karena UU Pemerintahan Daerah memang membagi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Ada urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat, ada pula urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara berbagai tingkat pemerintahan. Oleh sebab itu, sebelum menyatakan Perda salah, pertanyaan pertama adalah siapa sebenarnya yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengatur persoalan tersebut?

Contoh sederhananya dapat dilihat dalam urusan pelayanan publik atau perizinan. Pemerintah pusat dapat menetapkan norma, standar, prosedur, atau kriteria tertentu secara nasional. Pemerintah daerah kemudian mengatur pelaksanaannya sesuai kewenangan daerah. Daerah dapat menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal, tetapi penyesuaian tersebut tidak boleh menghilangkan standar minimum atau kewajiban yang memang ditetapkan hukum nasional.

Perbedaan aturan sebenarnya tidak selalu berarti terjadi konflik. Bisa saja aturan pusat memberikan kerangka umum, sedangkan aturan daerah memberikan rincian pelaksanaannya. Undang-undang mengatakan “apa yang harus dilakukan”, sementara Perda menentukan “bagaimana pelaksanaannya di daerah”. Kedua aturan tersebut masih dapat berlaku bersama sepanjang tidak saling meniadakan.

Baru menjadi persoalan jika terdapat pertentangan nyata. Misalnya aturan pusat mewajibkan A, sedangkan Perda melarang A pada objek, subjek, dan keadaan yang sama. Dalam keadaan demikian, harmonisasi pertama-tama harus dilakukan dengan melihat kedudukan dan kewenangan masing-masing aturan.

Selain prinsip hierarki, dalam ilmu hukum juga dikenal lex specialis derogat legi generali, yaitu aturan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan aturan yang bersifat umum, serta lex posterior derogat legi priori, yaitu aturan yang lebih baru dapat mengesampingkan aturan yang lebih lama. Tetapi kedua prinsip ini tidak boleh digunakan sembarangan.

Perda yang lebih baru misalnya, tidak bisa mengalahkan undang-undang hanya dengan alasan Perda tersebut diterbitkan belakangan. Prinsip lex posterior pada umumnya relevan untuk membandingkan norma yang mempunyai kedudukan sebanding dan mengatur persoalan yang sama. Hierarki dan kewenangan tetap harus diperiksa lebih dahulu.

Lalu siapa yang dapat menentukan bahwa Perda bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi? Di sinilah mekanisme pengujian peraturan menjadi penting. UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Mekanisme tersebut dikenal sebagai hak uji materiil dan saat ini antara lain diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011.

Artinya, apabila seseorang merasa dirugikan oleh Perda yang diduga bertentangan dengan undang-undang, tersedia mekanisme hukum untuk mempersoalkannya di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung bukan hanya menguji Perda, tetapi pada prinsipnya mempunyai kewenangan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Hal ini berbeda apabila yang dianggap bermasalah adalah undang-undangnya sendiri. Undang-undang diuji terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Agung. Jadi terdapat pembagian yang cukup jelas dimana konstitusionalitas undang-undang diuji di Mahkamah Konstitusi, sedangkan legalitas peraturan di bawah undang-undang diuji di Mahkamah Agung.

Menariknya, dulu pemerintah pusat mempunyai ruang yang lebih besar untuk membatalkan Perda. Namun mekanisme tersebut mengalami perubahan penting setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016. Dalam kedua perkara pengujian UU Pemerintahan Daerah tersebut, Mahkamah Konstitusi mengoreksi kewenangan eksekutif untuk membatalkan Perda yang telah ditetapkan.

Implikasinya penting bagi hubungan pusat dan daerah. Pemerintah pusat tetap mempunyai fungsi pembinaan dan pengawasan serta dalam bidang-bidang tertentu melakukan evaluasi terhadap rancangan produk hukum daerah. Namun ketika sebuah Perda yang sudah berlaku dipersoalkan karena dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, pengujian legalitasnya tidak boleh semata-mata dipahami sebagai hubungan atasan dan bawahan di mana pemerintah pusat dapat begitu saja “menghapus” Perda. Sistem peradilan melalui Mahkamah Agung mempunyai posisi penting dalam penyelesaiannya.

Hal tersebut sebenarnya memperlihatkan keseimbangan antara dua kepentingan. Di satu sisi, Indonesia adalah negara kesatuan sehingga tidak mungkin terdapat sistem hukum daerah yang berjalan sendiri dan bertentangan dengan hukum nasional. Di sisi lain, daerah mempunyai otonomi yang dijamin konstitusi sehingga pemerintah pusat juga tidak boleh memperlakukan Perda sebagai keputusan bawahan yang dapat dibatalkan setiap saat.

Bagi masyarakat, persoalan menjadi rumit ketika dua aturan masih sama-sama tercantum sebagai aturan berlaku. Jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa masyarakat bebas memilih aturan yang paling menguntungkan. Selama suatu peraturan belum dicabut, diubah, atau dinyatakan tidak berlaku melalui mekanisme yang sah, keberadaannya tetap harus diperhitungkan. Jika konflik menimbulkan kerugian konkret, diperlukan penyelesaian melalui harmonisasi, koreksi regulasi, atau pengujian di lembaga peradilan yang berwenang.

Jika pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan aturan yang berbeda, terdapat beberapa pertanyaan yang sebenarnya lebih penting daripada sebatas “pusat atau daerah?”, apa jenis peraturannya, bagaimana hierarkinya, siapa yang mempunyai kewenangan mengatur materi tersebut, apakah aturan yang satu merupakan aturan khusus, dan apakah benar terdapat pertentangan yang tidak dapat diselaraskan?

Misalnya ketika pemerintah kabupaten membuat kebijakan yang lebih rinci mengenai pelayanan tertentu karena memang urusan tersebut menjadi kewenangannya. Fakta bahwa pemerintah pusat juga mempunyai aturan di bidang yang sama belum otomatis membuat aturan daerah tidak berlaku. Tetapi apabila daerah secara nyata meniadakan norma wajib dari undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi, maka prinsip otonomi tidak dapat dijadikan alasan untuk mempertahankan pertentangan tersebut.

Persoalan harmonisasi pusat dan daerah sebenarnya bukan hanya persoalan teknik perundang-undangan. Terlalu banyak aturan yang tidak sinkron dapat menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dan pelaku usaha. Masyarakat seharusnya tidak menjadi pihak yang harus menanggung akibat karena satu instansi mengatakan “boleh”, sementara instansi lain mengatakan “dilarang”.

Aturan pusat tidak selalu otomatis menang hanya karena dibuat di Jakarta dan aturan daerah tidak menjadi kebal hanya karena dibuat berdasarkan otonomi daerah. Kuncinya berada pada hierarki, kewenangan, materi muatan, dan mekanisme pengujian hukum.

Maka ketika pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan aturan yang berbeda, pertanyaan yang tepat bukan hanya “siapa yang lebih tinggi?”, tetapi juga “siapa yang menurut hukum memang berwenang mengatur hal tersebut?”. Dalam negara hukum, penyelesaian konflik regulasi tidak boleh didasarkan pada siapa yang secara politik lebih kuat, melainkan pada hierarki norma dan batas kewenangan yang telah ditentukan oleh hukum.

 

Komentar