Pengadaan Chromebook di Disdik Lamsel Diduga Bermasalah: Harga Tinggi, Garansi Dipangkas, dan Temuan Kerusakan di Sekolah

InDepthNews.id (Lampung Selatan) – Dugaan penyimpangan pengadaan Chromebook di Dinas Pendidikan kembali mencuat dan semakin menguatkan kecurigaan adanya praktik korupsi. Laporan resmi LSM Pro Rakyat yang dilayangkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung pada 15 Juli 2025 menyebutkan adanya indikasi mark up harga serta pemalsuan dokumen dalam proyek pengadaan Chromebook tahun 2024 di 2 kabupaten, yakni Lampung Selatan dan Lampung Tengah.

 

Kejati Lampung telah melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan. Kasi Intelijen Kejari Lampung Selatan, Volanda Aziz Saleh, membenarkan bahwa pihaknya menerima pelimpahan berkas tersebut, kemudian meneruskan ke Inspektorat Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

 

“Benar, berkas perkara dugaan penyimpangan pengadaan Chromebook ini sudah kami terima dari Kejati Lampung, dan saat ini sedang ditangani Inspektorat Lampung Selatan untuk proses pemeriksaan awal,” ungkap Voland, melalui sambungan telepon.

Dok.F/ Gambar Crombook / laptop

Plt Inspektur Lampung Selatan, Anton Carmana, saat ditemui di kantornya pada hari Selasa (30)9/2025) juga membenarkan telah menerima berkas kasus sekitar satu minggu lalu.

 

“Ya benar, kami sudah menerima pelimpahan dari Kejari. Saat ini proses pemeriksaan sedang berjalan dan ditargetkan selesai dalam dua minggu ke depan,” jelas Anton.

 

 

Dalam proses pemeriksaan awal, Inspektorat telah memanggil Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Lampung Selatan, Widiyarto, untuk dimintai keterangan teknis terkait pengadaan. Selain itu, tim Inspektorat juga melakukan peninjauan ke sejumlah sekolah penerima bantuan. Dari hasil pengecekan, ditemukan fakta bahwa Chromebook yang seharusnya bergaransi 2 tahun justru hanya diberi garansi 1 tahun oleh penyedia. Bahkan, beberapa unit sudah ditemukan dalam kondisi rusak, meski mayoritas masih berfungsi dan dapat digunakan.

 

Data yang berhasil dihimpun menyebutkan, pada tahun 2024 terdapat 38 sekolah dasar di Lampung Selatan yang menerima bantuan Chromebook, masing-masing memperoleh 17 unit dengan total keseluruhan 646 unit. Harga yang tercantum dalam e-katalog PT Multi Talenta Lampung adalah Rp5 juta per unit. Dengan perhitungan tersebut, nilai proyek mencapai miliaran rupiah.

 

Namun, fakta mencengangkan muncul ketika dibandingkan dengan penyedia lain yang mematok harga hanya sekitar Rp3,25 juta per unit dengan spesifikasi yang justru lebih tinggi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa Dinas Pendidikan Lampung Selatan menerima penawaran dari PT Multi Talenta Lampung dengan harga lebih mahal namun kualitas produk lebih rendah?

 

Temuan ini semakin memperkuat dugaan adanya permainan anggaran dalam proyek pengadaan Chromebook. Publik kini menanti langkah tegas Kejari Lampung Selatan setelah menerima hasil pemeriksaan dari Inspektorat, agar kasus ini tidak sekadar berhenti di meja birokrasi, melainkan benar-benar menyeret pihak yang bertanggung jawab ke ranah hukum. (Ar.mcl)

Komentar