InDepthNews.id (Lampung Selatan) – Janji Ketua DPC Partai Golkar Lampung Selatan, A. Benny Rahardjo, untuk segera menindaklanjuti dugaan rangkap jabatan kadernya yang duduk sebagai anggota DPRD sekaligus Ketua Komite Sekolah, tampaknya hanya sebatas retorika politik. Hingga akhir September, tidak ada sikap tegas yang ditunjukkan, meski pelanggaran yang disorot publik ini jelas-jelas bertentangan dengan aturan yang berlaku.
Pernyataan keras sebelumnya disampaikan Benny kepada media Lampungraya.id pada Rabu, 10 September 2025. Saat itu, ia menegaskan partai akan memanggil dan mengklarifikasi kader yang bersangkutan. Bahkan, ia memastikan jika terbukti melanggar regulasi, Partai Golkar Lampung Selatan akan memberikan surat teguran resmi serta mendesak kader tersebut mundur dari jabatan komite sekolah.
Namun, fakta di lapangan berbicara sebaliknya. Upaya konfirmasi lanjutan dari Indepthnews.id justru berulang kali menemui jalan buntu. Pada Senin, 22 September, Benny berdalih sedang berada di Jakarta mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai. Jawabannya singkat, bahkan hanya ditambah emotikon tangan terkatup.
Tidak berhenti di situ, pada Kamis, 25 September, Indepthnews.id kembali menghubungi untuk menanyakan perkembangan sikap partai. Benny hanya memberi alasan belum sempat bertemu dengan S.A., kader sekaligus Sekretaris Jenderal DPC Partai Golkar Lampung Selatan yang diduga melanggar aturan rangkap jabatan. Dengan ringan ia mengatakan, “Blom bang, kebetulan beliau dan saya belum ada titik temu karena kesibukan masing-masing.”

Ironisnya, hingga Senin, 29 September, ketika tim Indepthnews.id mendatangi langsung kantor DPC Partai Golkar Lampung Selatan, Benny tidak berada di tempat. Saat dihubungi melalui sambungan telepon, ia juga tidak merespons. Hingga berita ini diturunkan, sikap tegas yang pernah dijanjikan belum pernah terealisasi.
Sementara itu, posisi S.A. bukan sekadar kader biasa. Ia adalah pengurus inti, menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPC Partai Golkar Lampung Selatan sekaligus anggota DPRD aktif. Dugaan rangkap jabatannya sebagai Ketua Komite Sekolah jelas melanggar Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, yang secara eksplisit melarang pejabat publik menduduki posisi tersebut.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai konsistensi kepemimpinan Partai Golkar Lampung Selatan. Bagaimana mungkin seorang ketua partai yang juga menjabat Wakil Ketua II DPRD Kabupaten tidak mampu bersikap tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan pengurus partai sendiri? Apakah komitmen yang diumbar ke publik hanya sekadar lip service tanpa tindak nyata?
Kemandekan sikap ini juga menimbulkan kesan bahwa Golkar Lampung Selatan sedang bermain aman, menutup mata terhadap pelanggaran regulasi yang dilakukan kadernya sendiri. Jika benar demikian, maka komitmen partai untuk menjaga marwah dan integritas organisasi politik patut dipertanyakan.
Publik kini menunggu, apakah Golkar Lampung Selatan akan menepati janji yang sudah diucapkan oleh ketuanya sendiri, atau justru membiarkan kasus ini menguap begitu saja demi menjaga kenyamanan internal partai. (Ar.mcl)










Komentar