InDepthNews. Id (Natuna)-Menyikapi dugaan penggunaan material tambang ilegal dalam proyek pembangunan di Kabupaten Natuna, Kapolres Natuna AKBP Novyan Aries Efendie., SH., S.I.K., M.M., M.Tr.Opsla melalui Kasubsipenmas Aipda David Arviad, SH, menegaskan bahwa pentingnya menyeimbangkan pembangunan dengan kepatuhan hukum.
Natuna sebagai daerah perbatasan dan terluar NKRI memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan negara lain. Sabtu 27/09/2025.
Pembangunan infrastruktur di wilayah ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat pertahanan serta menunjang konektivitas antar pulau.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), Polres Natuna mengingatkan larangan kegiatan pertambangan tanpa izin sebagaimana tercantum dalam Pasal 158 yang berbunyi:
“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa melengkapi izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus, izin penugasan, izin pertambangan rakyat, izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Aipda David juga menegaskan, pihaknya akan menghimbau kepada pelaku usaha tambang agar segera mungkin mengurus perizinan demi mencegah kerugian negara maupun kerusakan lingkungan.
Polres Kabupaten Natuna, memahami dengan adanya keterbatasan maupun ketersediaan material konstruksi yang kerap menjadi tantangan di lapangan. Namun demikian, pembangunan tidak boleh mengabaikan ketentuan hukum.
Beberapa solusi dapat ditempuh, seperti percepatan penerbitan Surat Izin Penambangan, Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR), kerja sama antar instansi, maupun penyediaan suplai material legal dari wilayah yang sudah memiliki izin.
Sebagai bentuk pengawasan, Polres Natuna menghimpun informasi dari masyarakat dan media sebagai early warning system, serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Dinas ESDM Provinsi Kepri, dan aparat pengawas internal pemerintah.
Selain penegakan hukum, Polres Natuna juga mengedepankan pendekatan pembinaan bagi pelaku usaha lokal agar terdorong mengurus perizinan sesuai ketentuan.
“Kami mengajak seluruh elemen-elemen untuk mendukung pembangunan di daerah perbatasan agar dapat berjalan lancar, legal, dan berkelanjutan demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
(Ilham)










Komentar