InDepthNews.id (Jakarta) – Drama tunjangan DPR kembali naik panggung. Kali ini, kabarnya anggota DPR RI harus “berkorban” dengan dihapusnya tunjangan perumahan. Namun jangan buru-buru iba, karena total gaji dan tunjangan mereka masih tetap Rp 65,5 juta per bulan setelah dipotong pajak.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, seluruh fraksi sudah sepakat menghapus tunjangan perumahan mulai 31 Agustus 2025. Katanya, ini bentuk transparansi kepada publik.
“Yang akan diterima oleh Anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan, serta hal-hal lain, ini kami lampirkan,” ujar Dasco dalam konferensi pers di Senayan, Jumat (5/9/2025).
Satirnya, gaji yang sudah “dilampirkan” itu masih cukup bikin rakyat biasa salah hitung di kalkulator.
Lebih lanjut, DPR juga berencana memangkas sejumlah fasilitas, termasuk biaya langganan listrik, jasa telepon, komunikasi intensif, sampai transportasi. Mungkin sebentar lagi kita akan mendengar kabar dramatis: “Anggota DPR harus beli pulsa pakai uang pribadi.”
Dasco juga memastikan, anggota DPR yang sudah dinonaktifkan otomatis tidak menerima gaji dan tunjangan tersebut. Itu artinya, hanya yang masih aktif bersidang atau minimal absen dengan tanda tangan yang bisa menikmati.
Rincian gaji beserta tunjangan (take home pay) anggota DPR RI
Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan:
Gaji Pokok Rp 4,2 juta
Tunjangan Suami/Istri Pejabat Negara Rp 420 ribu
Tunjangan Anak Pejabat Negara Rp 168 ribu
Tunjangan Jabatan Rp 9,7 juta
Tunjangan Beras Pejabat Negara Rp 289,68 ribu
Uang Sidang/Paket Rp 2 juta
Total Gaji dan Tunjangan Melekat: Rp 16,7 juta.
Tunjangan Konstitusional
Biaya Peningkatan Komunikasi Intensif dengan Masyarakat Rp 20,033 juta
Tunjangan Kehormatan Anggota DPR RI Rp 7,187 juta
Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran sebagai Pelaksanaan Konstitusional Dewan Rp 4,830 juta
Honorarium Kegiatan Peningkatan Fungsi Dewan: Fungsi Legislasi Rp 8,461 juta, Fungsi Pengawasan Rp 8,461 juta dan Fungsi Anggaran Rp 8,461 juta
Total Tunjangan Konstitusional: Rp 57,4 juta.
Dari gaji pokok dan tunjangan ini, anggota dewan mendapatkan total bruto Rp 74,21 juta dan ketika dipotong pajak PPh 15%, maka take home pay (THP) sebesar Rp 65,59 juta.
Sebagai catatan, anggota DPR yang berhenti dengan hormat mendapatkan pensiun sesuai masa jabatannya. Besaran uang pensiun sekurang-kurangnya 6% dan sebesar-besarnya 75% dari dasar pensiun.
Berdasarkan PP No. 75 tahun 2000 perhitungan pensiun paling tinggi Rp 3,639 juta untuk 2 periode, Rp 2,935 juta untuk 1 periode dan Rp 401 ribu untuk 1-6 bulan.
Keputusan DPR RI ini muncul di tengah mencuatnya tuntutan 17+8 rakyat. Di mana, salah satu poin dari tuntutan ini adalah mempublikasikan transparansi gaji dan tunjangan anggota DPR RI. (Syarif)










Komentar