Mencurigakan! Penimbunan di Tanjung Sengkuang Diduga Mengandung Limbah B3 Asbes

InDepthNews. Id (Batam)-Dugaan aktivitas penimbunan sampah di kawasan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, kian menjadi sorotan. Penimbunan yang disebut telah berlangsung cukup lama ini diduga tidak hanya menggunakan tanah urugan, melainkan bercampur dengan material berbahaya, bahkan menutup sebagian aliran sungai di sekitar lokasi.

Seorang penggiat sosial, Haris, yang turun langsung ke lokasi pada 31 Agustus 2025, menyebut ada indikasi kuat keberadaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), berupa material asbes.

“Kalau benar itu asbes, maka masuk kategori limbah B3 yang tidak boleh ditangani sembarangan. Dalam aturan jelas, limbah B3 harus dikelola sesuai standar agar tidak mencemari lingkungan,” ungkap Haris.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, asbes memang termasuk dalam kategori limbah berbahaya yang wajib ditangani secara khusus.

Lebih jauh, Haris juga menyoroti dugaan bahwa penimbunan melewati batas Penetapan Lahan (PL) dan menutup ruang aliran sungai. Jika terbukti, kondisi ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Pasal 69 ayat (1) huruf a UU tersebut menegaskan larangan setiap orang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Bahkan, Pasal 98 dan 99 mengatur ancaman pidana hingga 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar bagi pelaku yang dengan sengaja menimbulkan pencemaran sehingga membahayakan kesehatan atau mengakibatkan kematian.

Sementara Pasal 104 UU PPLH juga memberi sanksi bagi pihak yang menimbun limbah B3 tanpa izin, berupa pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimal Rp3 miliar.

Haris mengaku sempat mencoba meminta klarifikasi dari pihak perusahaan. “Saya bertemu seseorang bernama Nasrul pada 3 September 2025, yang disebut mewakili pihak perusahaan. Namun sampai saat ini belum ada jawaban resmi,” katanya.

Upaya pelaporan juga telah dilakukan. Pada 2 September 2025, Haris menyampaikan temuan itu ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam. Namun, menurut pengakuannya, kepala dinas sedang berada di luar daerah sehingga laporan belum ditindaklanjuti.

“Jika benar ditemukan limbah B3, ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi sudah masuk ranah pidana lingkungan. Harus ada penyelidikan serius agar jelas kepastian hukumnya,” tegas Haris.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan maupun DLH Kota Batam belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih berupaya mendapatkan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

(Ilham)

Komentar