InDepthNews.id (Batam) – Proyek pemerintah daerah yang tengah berjalan di Kota Batam, Kepulauan Riau, disorot tajam oleh publik setelah ditemukan tidak dilengkapi papan informasi proyek sebagaimana yang sudah diwajibkan dalam ketentuan perundang-undangan.
Temuan tersebut diperoleh awak media saat melakukan penelusuran langsung ke lokasi pekerjaan pada hari. Selasa (6/1/2026).
Di lokasi proyek tersebut awak media ini tidak menemukan papan informasi yang memuat identitas kegiatan, seperti nama kontraktor pelaksana sumber anggaran, nilai kontrak serta jangka didalam waktu pekerjaan.
Padahal, keberadaan papan informasi merupakan instrumen wajib dalam setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan dana negara, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.
Saat dimintai keterangan oleh media ini sejumlah petugas lapangan memberikan pernyataan yang saling bertentangan.
Seorang petugas di lapangan menyebut proyek tersebut merupakan pekerjaan darurat, sementara petugas lainnya menyatakan papan informasi proyek masih dalam proses pembuatan. Entah mana yang benar diantara dua petugas pengawas dilapangan.
Publik pun mulai mencurigai pekerjaan proyek tersebut diduga ada indikasi kong kalikong antar Pemerintah Kota Batam bersama pihak perusahan yang sudah mendapatkan proyek tersebut.
Maka publik menanti Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi didalam pengawasan tentang proyek tersebut dapat langsung terjun kelapangan agar mengecek proyek yang dibiayai oleh APBD tepat sasaran dan tidak terjadi korupsi.
Namun hingga berita ini disusun papan plang informasi yang dimaksud belum juga terpasang di area pekerjaan dan untuk mendapatkan alamat PT dan CV sangat sulit diduga PT dan CV tersebut siluman hanya untuk memperkaya diri.
Petugas tersebut menolak memberikan keterangan maupun informasi lebih lanjut.
Guna untuk memperoleh kepastian dan kejelasan, awak media ini kemudian melakukan konfirmasi kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Salah satu pejabat BP Batam berinisial A mengarahkan agar media ini konfirmasi kepada pejabat lain berinisial T, setelah media ini melakukan konfirmasi tetapi tidak dijawab.
Hingga berita tersebut diterbitkan pesan konfirmasi yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp belum mendapatkan respons.
Ketiadaan papan informasi proyek ini sangat berpotensi melanggar prinsip dalam transparansi dan akuntabilitas didalam pengelolaan keuangan negara.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 keterbukaan informasi publik maupun peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah setiap proyek yang dibiayai oleh uang negara wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat.
Selain sanksi administratif, pelanggaran juga terhadap kewajiban transparansi tersebut juga dapat berimplikasi pada sanksi pidana, apabila terbukti terdapat unsur kesengajaan didalam sesuatu menyembunyikan informasi proyek atau penyalahgunaan anggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi.
Awak media menegaskan akan terus melakukan konfirmasi lanjutan kepada pihak BP Batam dan instansi terkait guna memperoleh kejelasan mengenai status proyek tersebut, termasuk mekanisme pelaksanaan pekerjaan, sumber dan nilai anggaran, serta pihak kontraktor pelaksana.
Salah satu sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip-prinsip jurnalistik dan keterbukaan informasi publik, awak media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada BP Batam, pelaksana proyek, maupun pihak terkait lainnya agar dapat informasi yang disampaikan kepada publik dapat berimbang, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(Ilham)










Komentar