Kejati Kepri Ajak Mahasiswa Batam Jadi “Cyber Cerdas” dan Bijak di Medsos

InDepthNews.id (Batam) – Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau melalui program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) pada kegiatan Penerangan Hukum kembali melaksanakan “Goes To Campus” di Politeknik Negeri Batam dengan mengangkat tema Bijak Bermedia Sosial dan Perlindungan Data Pribadi, Kamis (8/8/2025).

Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman hukum kepada para mahasiswa/i yang merupakan generasi emas penerus bangsa. Tim Penerangan Hukum dipimpin oleh Kasi Penerangan Hukum Yusnar Yusuf, S.H., M.H., dengan anggota tim Rama Andika Putra, Rafki Mauliadi, S.Kom., M.Kom., dan Yusuf. Adapun yang bertindak sebagai narasumber adalah Kasi Penkum Kejati Kepri Yusnar Yusuf, S.H., M.H., dan Rafki Mauliadi, S.Kom., M.Kom.

Dalam penyampaian materi Bijak Bermedia Sosial, Kasi Penkum Kejati Kepri Yusnar Yusuf menjelaskan bahwa media sosial memiliki banyak manfaat, seperti memperluas koneksi, menjadi sumber informasi dan edukasi, serta mendukung bisnis dan pemasaran. Namun, jika tidak digunakan secara bijak, media sosial juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti penyebaran hoaks, kecanduan, perundungan siber (cyberbullying), dan ancaman terhadap privasi pengguna.

Ia mengingatkan para mahasiswa agar selalu menerapkan etika bermedia sosial, antara lain menggunakan bahasa yang baik, tidak menyebarkan ujaran kebencian, pornografi, maupun kekerasan, serta memverifikasi informasi sebelum membagikannya. “Kita juga harus menghargai hasil karya orang lain dan tidak terlalu mengumbar informasi pribadi,” ujarnya.

Selain membahas etika bermedia sosial, narasumber juga mengulas dasar hukum terkait, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Beberapa pelanggaran yang kerap terjadi di masyarakat antara lain:

• Penyebaran konten asusila (Pasal 45 Ayat 1 Jo Pasal 27 Ayat 1), hukuman maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda Rp1 miliar.

• Judi online (Pasal 45 Ayat 3 Jo Pasal 27 Ayat 2), hukuman maksimal 10 tahun penjara dan/atau denda Rp10 miliar.

• Pencemaran nama baik (Pasal 45 Ayat 4 Jo Pasal 27 Ayat 3), hukuman maksimal 2 tahun penjara dan/atau denda Rp400 juta.

• Pengancaman melalui media elektronik (Pasal 45 Ayat 8 Jo Pasal 27B Ayat 1 dan Pasal 45 Ayat 10 Jo Pasal 27B Ayat 2), hukuman maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda Rp1 miliar.

• Penyebaran berita bohong atau hoaks (Pasal 45A Ayat 1 Jo Pasal 28 Ayat 1 dan Pasal 45A Ayat 3 Jo Pasal 28 Ayat 3), hukuman maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda Rp1 miliar.

• Ujaran kebencian (Pasal 45A Ayat 2 Jo Pasal 28 Ayat 2), hukuman maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda Rp1 miliar.

Sementara itu, narasumber kedua, Rafki Mauliadi, S.Kom., M.Kom., menyampaikan materi tentang Cyber Crime. Ia menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk menanggulangi kejahatan siber. UU Nomor 1 Tahun 2024 menjadi payung hukum utama dalam penegakan hukum atas pelanggaran di ruang digital, mengatur berbagai bentuk pelanggaran seperti penipuan daring, penyebaran konten ilegal, peretasan sistem, hingga pencemaran nama baik di media elektronik.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memperkuat perlindungan sistem elektronik, dengan kewajiban menjaga keamanan dan integritas data (Pasal 6) serta prosedur penanganan insiden keamanan siber (Pasal 16). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga memberikan dasar hukum perlindungan hak individu atas data pribadi, termasuk hak memberikan persetujuan atas pengumpulan dan penggunaan data (Pasal 15 dan 16), serta hak mengakses dan mengoreksi data (Pasal 23).

UU PDP mengatur sanksi administratif tegas bagi pelanggar, termasuk denda signifikan. Rafki mengingatkan bahwa setiap unggahan di internet berpotensi tidak lagi berada di bawah kendali pribadi karena dapat disalin, disimpan, dan disebarluaskan tanpa batas. Karena itu, kesadaran sejak dini menjadi kunci dalam menjaga keamanan data pribadi.

Di akhir sesi, Rafki mengajak seluruh peserta untuk menjadi “Cyber Cerdas” — individu yang sadar akan risiko dunia digital, memahami hak dan kewajibannya, serta berperan aktif menjaga keamanan siber. “Ketika internet menguasai informasi sensitif pribadi kita, maka tidak ada lagi kontrol atasnya. Mari kita lindungi data dan bijak di ruang digital,” tutupnya.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan mahasiswa/i dan tenaga pendidik di Politeknik Negeri Batam semakin bijak menggunakan media sosial dan terhindar dari pelanggaran UU ITE. Turut hadir Wakil Direktur II Politeknik Negeri Batam Arniati, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA., CPA., para pejabat struktural, dosen, dan 100 mahasiswa/i peserta kegiatan.

 

Komentar