InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau kembali menggelar program “Jaksa Menyapa” yang disiarkan langsung melalui Radio O’nine 93 FM Tanjungpinang, Rabu (6/8/2025). Kegiatan ini menghadirkan narasumber Alinaex Hasibuan, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi C (Terorisme dan Lintas Negara) pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejati Kepri. Ia didampingi oleh Kasi Penerangan Hukum Kejati Kepri Yusnar Yusuf, S.H., M., dan dipandu penyiar Andra.
Dalam dialog interaktif ini, Alinaex menjelaskan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau human trafficking merupakan kejahatan lintas negara yang melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kejahatan ini kini terstruktur dan sistematis, bahkan memanfaatkan teknologi informasi dan transportasi. TPPO diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan merujuk pada Konvensi Palermo tahun 2000 tentang kejahatan terorganisir.
Modus TPPO beragam, seperti menjadikan korban asisten rumah tangga, perkawinan pesanan, program magang palsu ke luar negeri, pengangkatan anak, umroh, hingga pengiriman tenaga kerja secara ilegal. Faktor penyebab TPPO antara lain kemiskinan, pendidikan rendah, budaya patriarki, pernikahan usia dini, terbatasnya lapangan kerja, serta gaya hidup konsumtif.
Alinaex juga menyampaikan bahwa proses perdagangan orang melibatkan tahapan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, hingga penerimaan korban. Cara yang digunakan pelaku bisa melalui ancaman kekerasan, penipuan, penyekapan, pemalsuan dokumen, hingga penjeratan utang. Tujuan utamanya adalah eksploitasi korban, baik secara fisik, seksual, kerja paksa, maupun perdagangan organ tubuh secara melawan hukum.
Pelaku TPPO berasal dari berbagai latar belakang, bahkan bisa dari orang terdekat, keluarga, agen, sindikat, oknum perusahaan perekrut tenaga kerja, hingga oknum aparat pemerintah. Alinaex menambahkan, sesuai Pasal 48 ayat (2) UU 21/2007, jaksa penuntut umum bisa menghitung kerugian materiil yang dialami korban, termasuk kehilangan penghasilan, biaya perawatan medis atau psikologis, dan penderitaan lainnya.
Program ini mendapat respons positif dari masyarakat Kepulauan Riau. Banyak pendengar aktif bertanya melalui telepon, WhatsApp, dan media sosial, dan semua pertanyaan dijawab langsung oleh narasumber. Diharapkan, program ini dapat mendorong kolaborasi seluruh pihak—baik pemerintah, swasta, LSM, maupun masyarakat—untuk bersama-sama memutus mata rantai TPPO. Kejati Kepri menegaskan bahwa perang melawan perdagangan orang tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus menjadi gerakan bersama melalui penegakan hukum yang tegas dan perlindungan korban yang berkeadaban.(Leni)










Komentar