Diduga TAMAN Anggota DPRD kab. Lamsel Berpihak Ke PT. TJA 

InDepthNews.id (Lampung) – Menjadi pertanyaan publik, seorang anggota DPRD kabupaten Lampung Selatan, seakan memihak ke Perusahaan yang bergerak di bidang produksi pertanian di kec. palas kab. Lampung Selatan, Minggu (22/06/2025).

Diketahui Seorang anggota DPRD tersebut jika tida ada kepentingan didalamnya, Seolah menengahi kedua belahan pihak untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat terhadap PT. Talun Jaya Abadi yang berada di Palas,

Ketua Komisi IV DPRD Lampung Selatan TAMAN tersebut yang dahulu pemilihan di dapil 3 Kecamatan, Bakauheni, Sragi, Penengahan dan Ketapang. Jelas jika tidak ada kepentingan di dalam perusahaan tak mungkin seorang anggota DPRD akan terjun langsung untuk permasalahan PT tersebut.

Korlab Imam Syafei mengatakan, kehadiran beliau untuk bertujuan apa, dikarenakan wilayah pemelihan juga jika berpihak ke masyarakat ya Palas bukan wilayah dapilnya,

” Taman anggota DPRD itu berpihak kemana itu jadi pertanyaan kami, dia sebagai apa di dalam perusahaan tersebut, jika di mengatas namakan anggota DPRD kabupaten Lampung Selatan, kami di sini juga ada wakil rakyat kami,” ucap lantang Imam Syafei.

Adapun isi tuntutan masyarakat kepada PT. Talun Jaya Abadi di poin 7 Meminta kepada manajemen PT Talun Jaya Abadi untuk menjelaskan siapa dan dalam kapasitas apa seorang yang bernama taman hingga dapat leluasa mengentreferensi bahkan mengendalikan semua keputusan manajemen perusahaan.

Anggota DPRD kabupaten Lampung Selatan menjelaskan kepada awak media, bahwa dirinya untuk masyarakat dan dirinya tidak ada kepentingan di dalam perusahaan hingga dirinya tidak mengetahui PT tersebut dan kepunyaan pemilikan PT.

” Saya disini sebagai anggota DPRD, bukan perwakilan Perusahaan, tidak tau tentang perusahaan ini, ” ucap Taman

Cetus awak media menanyakan kepada Anggota DPRD dari fraksi partai PDIP tersebut apakah dirinya mengetahui pemilikan PT tersebut, bahkan awak media menanyakan kepemilikan PT tersebut kepunyaan Pak Sudin Anggota DPRD RI dari fraksi PDIP, dengan ragu iya menjawab,

” Saya tidak mengetahui kepemilikan PT, dan bukan bukan kepunyaan Sudin,” ucap Taman.

Namun Masyarakat sekitar mengetahui kepentingan seorang anggota DPRD kabupaten Lampung Selatan tersebut untuk mengatasi permasalahan di dingkup Perusahaan, serta masyarakat juga mengetahui bahwa Pemilik PT. Talun Jaya Abadi kepunyaan anggota DPR-RI dari fraksi PDIP yakni pak Sudin,

” Dulu banyak alat berat pertanian di kantor PT tersebut, saat rumah pak Sudin di gledah KPK, langsung sekejab alat tersebut dia amankan di tempat lain, ya pasti Taman itu lah yang ngondisiin Semua ” ucap warga

Dok.F/ Gambar berdialok pekerja yang di pecat oleh PT.Talun Jaya Abadi dengan Anggota DPRD, bersama Kapolsek Palas beserta jajaran

Diketahui Komisi IV DPRD Kabupaten biasanya membidangi masalah kesejahteraan sosial dan sumber daya manusia. Ini mencakup bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan dan kearsipan, serta pariwisata, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.

Secara lebih rinci, Komisi IV dapat memiliki fokus pada:

Kesejahteraan Sosial:

Meliputi berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan perlindungan sosial.

Pendidikan:

Membahas kebijakan terkait pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, serta program-program pendidikan non-formal.

Kesehatan:

Meliputi kebijakan terkait kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, dan upaya pencegahan penyakit.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

Membahas isu-isu terkait kesetaraan gender, perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta program-program pemberdayaan perempuan.

Kepemudaan dan Olahraga:

Membahas kebijakan terkait pembinaan generasi muda, pengembangan olahraga, dan kegiatan kepemudaan lainnya.

Pariwisata dan Kebudayaan:

Membahas kebijakan terkait pengembangan pariwisata daerah dan pelestarian kebudayaan lokal.

 

Beberapa DPRD kabupaten juga memasukkan bidang lain ke dalam lingkup Komisi IV, seperti:

Ketenagakerjaan:

Terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan, pelatihan kerja, dan upaya penyerapan tenaga kerja.

Agama:

Terkait dengan pembinaan keagamaan dan kerukunan antarumat beragama.

Transmigrasi:

Terkait dengan kebijakan transmigrasi dan penataan permukiman transmigrasi.

Penanggulangan Bencana:

Terkait dengan upaya pencegahan, penanggulangan, dan penanganan bencana alam.

Perlu dicatat bahwa lingkup tugas Komisi IV dapat berbeda-beda di setiap daerah, tergantung pada peraturan daerah masing-masing. (AKO)

 

Komentar