Dari Laut yang Terkikis ke Meja Legislasi: Suara Kepulauan Didengar DPD RI

Hermansyah minta DPD panggil menteri soal kerusakan laut dan segera sahkan RUU Kepulauan

InDepthNews.id-Jakarta, 16 Mei 2025 – Laut yang kian terkikis oleh tambang, nelayan yang kehilangan harapan, dan wilayah kepulauan yang terpinggirkan. Itulah suara yang dibawa Hermansyah, SP, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (DPM UMRAH), saat menyampaikan aspirasi langsung kepada Sekretariat Jenderal DPD RI di Jakarta.

Didampingi sejumlah mahasiswa, Hermansyah diterima oleh Nanang Agung Benny Ritanto, Kepala Bagian Humas dan Fasilitas Sekjen DPD RI, serta Mahyu Darma, Kepala Biro Protokol Humas. Audiensi itu menjadi panggung bagi mahasiswa kepulauan untuk mengangkat isu besar yang selama ini belum ditangani serius.

Isu pertama yang disoroti adalah penambangan sedimentasi pasir laut yang marak terjadi di perairan Kepulauan Riau. Hermansyah menegaskan bahwa aktivitas tambang tersebut tidak hanya merusak ekosistem laut, tetapi juga melumpuhkan penghidupan masyarakat pesisir.

“Nelayan sudah kehilangan tempat mencari ikan. Ekosistem laut hancur, dan negara seperti tutup mata. Ini bukan hanya kerusakan lingkungan, ini ketidakadilan sosial,” tegasnya.

Hermansyah juga menyoroti lambannya pengesahan RUU Kepulauan, yang menurutnya merupakan kunci keadilan fiskal bagi wilayah maritim seperti Kepri. Ia menyatakan bahwa tanpa regulasi khusus, pulau-pulau kecil akan terus tertinggal secara pembangunan dan pembagian anggaran.

“Kami tidak minta dikasihani. Kami minta keadilan. RUU Kepulauan bukan hadiah, tapi hak,” ujarnya dengan nada lantang.

Selain itu, Hermansyah menyampaikan keresahan masyarakat terhadap ketidakjelasan status Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City. Ia menyebut bahwa rumor penghapusan proyek yang kemudian terbantahkan hanya membuat publik makin tidak percaya pada pemerintah pusat.

“Waktu itu katanya PSN Rempang dihapus. Masyarakat senang. Tapi ternyata cuma prank. PSN-nya masih ada, dan masyarakat kembali dalam ketidakpastian,” katanya.

Nanang Agung Benny Ritanto menyambut baik penyampaian aspirasi tersebut dan menjelaskan bahwa DPD RI memiliki kewenangan untuk meneruskan aspirasi masyarakat kepada pihak-pihak yang berwenang, termasuk kementerian.

“Kami akan teruskan semua masukan ini. DPD punya kantor perwakilan di provinsi, masyarakat bisa menyampaikan melalui jalur itu. Untuk RUU Kepulauan, sudah dalam tahap akhir, tinggal menunggu pengesahan,” jelas Nanang.

Menutup pertemuan, Hermansyah menyatakan apresiasinya terhadap keterbukaan DPD RI, namun ia mendesak agar tidak berhenti hanya pada penampungan aspirasi.

“DPD jangan hanya mendengar, tapi harus bergerak. Panggil menteri lingkungan hidup dan pihak terkait tambang. Kalau dibiarkan, kerusakan laut hari ini akan menjadi bencana nasional di masa depan,” tegasnya.

Dari laut yang kian tergerus hingga ke meja pengambil kebijakan di Senayan, aspirasi mahasiswa dari kepulauan menjadi suara yang tak lagi bisa diabaikan. Negeri ini bukan hanya soal daratan; lautan dan pulau-pulau kecil pun punya hak untuk hidup dengan adil.

Komentar