InDepthNews.id (Lampung Selatan) – Dinas kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Diduga Abaikan Penerapan absensi Online Lampung Selatan, Kamis (08/05/2025)
Terpantau di halaman serta ruangan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung masih sepi, sebab awak media menunggu pejabat yang ada di Dinas tersebut dari pukul 06:45 WIB hingga Pukul 07:40 WIB tak kunjung hadir, tujuan awak media tersebut Guna mengkompirmasi tentang warga kecamatan Palas yang membutuhkan bantuan tentang penyakit kanker yang di alami warga Palas.
Namun disayangkan pejabat dan seketaris Dinas maupun Plt. Kepala Dinas Kesehatan tak kunjung hadir, belum tau apa penyebabnya, tetapi seorang ASN maupun THLS Diwajibkan absensi Online di handphone android masing-masing, sebab absol tersebut terdapat waktu dan jarak yang sudah di tentukan,
Jika absen kehadiran melewati Pukul 07:30 WIB maka otomatis dengan keterangan Terlambat, serta jarak sudah di tentukan di setiap Dinas, yang berjarak 100 meter dari titik koordinat, jika melewati 100 meter dari titik Koordinat maka absensi tidak bisa approve.
ABSOL LAMSEL DASAR PELAKSANAAN : Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 800/462/V.05/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023
Penerapan sistem absen online itu berbasis Android yang akan terhubung langsung dengan telepon pintar seluruh pegawai, baik ASN maupun THLS.
Jam kerja aparatur sipil negara dan THLS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan benar-benar akan dipantau melalui aplikasi tersebut.
Langkah itu dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk meningkatkan kedisiplinan ASN dan THLS di lingkup pemerintahan Lampung Selatan.
Kepala BKD Kabupaten Lampung Selatan, Tirta Saputra mengatakan pihaknya membuat aplikasi absensi online untuk pegawai di lingkup pemerintahan Lampung Selatan.
Tirta menjelaskan, aplikasi absensi online untuk pegawai di lingkup pemerintahan Lampung Selatan bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan ASN.
Sebab aplikasi Absol tersebut di tujukan kepada seluruh kepala perangkat daerah agar dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja seluruh pegawai.
Terutama masalah kehadiran dan jam kerja, serta memberikan sanksi berupa pengurangan penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Sesuai dengan hasil rapat, mulai Juni 2022 pemberian TPP tersebut akan disesuaikan dengan jumlah kehadiran ASN,” katanya. (Maulana)










Komentar