InDepthNews.id, (Lampung Selatan) – Tanggapan keras disampaikan pengamat sosial Andi Apriyanto menyikapi pemberitaan sejumlah media terkait dugaan keberadaan “honorer titipan” di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Ia menegaskan, pengangkatan tenaga honorer baru saat ini jelas-jelas melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Selasa (06/05/2025)
“Sebetulnya semua sudah sangat jelas. Dalam Pasal 65 ayat (1) UU ASN ditegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Larangan ini berlaku sejak undang-undang ini diundangkan, dan tidak ada pengecualian,” ujarnya.
Andi juga mengingatkan bahwa mulai 1 Januari 2025, seluruh instansi pemerintah dilarang mengangkat tenaga honorer baru. Larangan tersebut berlaku di semua tingkatan pemerintahan, termasuk pejabat pembina kepegawaian (PPK) di tingkat daerah.
“Kalau dugaan ini benar, maka Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (PPKD) harus mengevaluasinya. Jangan sampai pemerintah daerah justru melanggar aturan yang sangat terang benderang,” tegasnya.

Ia menilai, praktik pengangkatan honorer tanpa proses yang transparan hanya akan mencederai semangat reformasi birokrasi. Padahal, reformasi birokrasi adalah fondasi penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah keberanian pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Reformasi birokrasi tidak hanya soal administrasi, tapi menyangkut perubahan cara berpikir, budaya kerja, sistem pelayanan publik, hingga akuntabilitas keuangan dan manajemen SDM,” jelas Andi.

Andi menutup pernyataannya dengan menyerukan pentingnya integritas dalam setiap proses pengangkatan aparatur di lingkungan pemerintahan, agar kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah tidak terus terkikis.
(Ar.mcl)










Komentar