InDepthNews.id (Lampung Selatan) – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggencarkan pengawasan terhadap potensi pajak di sektor usaha. Salah satu langkah konkret dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Lampung Selatan dengan melakukan inspeksi lapangan. Sebuah peternakan ayam ras petelur di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Palas, ditemukan belum melaporkan Data Pajak Bumi dan Bangunan secara lengkap. Selasa (06/05/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang secara rutin dilaksanakan untuk mengidentifikasi objek pajak baru dan mengevaluasi kepatuhan para wajib pajak. Namun, dalam inspeksi pada hari senin tanggal 5 Mei tersebut, petugas menemukan sebuah peternakan ayam petelur di desa Mekar Mulya, Kecamatan Palas belum menjalankan kewajiban perpajakan secara penuh.
Kepala Bidang PBB dan BPHTB, BPPRD Lampung Selatan, Aulia Rakhman, mengungkapkan bahwa pemilik peternakan hanya tercatat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk lahan kosong seluas 9.550 meter persegi. Padahal, lahan tersebut telah memiliki bangunan berupa kandang ayam dan bangunan pendukung yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha ternak ayam petelur yang aktif berproduksi.
“Ini menunjukkan masih banyak pelaku usaha yang belum memahami atau belum patuh terhadap kewajiban data yang dilaporkan. Sepanjang NPWP masih aktif, maka wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan aktivitas usahanya secara jujur dan sesuai fakta di lapangan,” ujar Aulia kepada media.
Dalam kunjungan itu, petugas belum berhasil bertemu langsung dengan pemilik usaha. Dihubungi melalui sambungan telepon juga tidak ada respons. Meski demikian, BPPRD berharap yang bersangkutan segera menyelesaikan kewajiban perpajakan tahun-tahun sebelumnya dan lebih disiplin dalam pelaporan pajak ke depan.
Aulia Rakhman juga menghimbau kepada Wajib Pajak, baik atas nama pribadi maupun badan usaha, agar menyampaikan melaporkan data wajib pajak secara lengkap dan jujur. Ia mengingatkan jika Wajib Pajak melakukan keterlambatan pelaporan, dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda, sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi BPPRD Lampung Selatan dalam mengoptimalkan potensi PAD melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, sekaligus memperkuat basis data perpajakan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. (Ar.mcl)










Komentar