Maraknya Penyelundupan Barang Ilegal, KNPI Tanjungpinang Angkat Bicara dan Minta APH Bertindak

InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Ketua KNPI tanjungpinang Dimas angkat bicara terkait maraknya barang barang selundupan yang gudang terletak km 9 yaitu toko mega com dan gudang milik Jepri Sucen yang terletak di Jl. Tanjung Uban Pinang Kencang, Kota Tanjungpinang.

Dimas mengungkapkan bahwa, berdasarkan hasil pemantauan dan informasi dari turun langsung ke lapangan, terdapat temuan adanya penyelundupan berbagai jenis barang, di antaranya barang-barang Elektronik, Handphone, Laptop, Ban, Pakaian bekas atau ball press, yang dilarang masuk ke Indonesia, namun masih beredar luas di pasaran.

Selain itu, Rokok non cukai juga dengan mudah lolos dari pos pemeriksaan, dan sangat merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, dan juga barang elektronik, perabotan rumah tangga illegal, serta barang illegal lainnya yang masuk tanpa prosedur bea cukai secara sah.

Dimas menyatakan bahwa, kontrol sosial yang dilakukan KNPI Kota Tanjungpinang, sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, karena kami melihat adanya kelemahan dalam pengawasan, bahkan dugaan keterlibatan oknum dalam meloloskan barang-barang ilegal ini.

Oleh karena itu, “Kami meminta aparat penegak hukum di Tanjungpinang mengusut tuntas jaringan penyelundupan ini, serta memohon Kepada para penegak hukum untuk mengambil langkah konkret terhadap perilaku yang melawan peraturan negara,” ujar Dimas.

KNPI berencana akan melaporkan kasus penyelundupan ini ke Pemerintah Pusat, jika Pemerintah Daerah tidak dapat menyelesaikannya.

KNPI menegaskan bahwa, jika laporan ini tidak ditindaklanjuti, mereka akan terus mengawal kasus ini dengan berbagai cara, termasuk melakukan aksi demonstrasi dan menggandeng media untuk menekan aparat penegak agar lebih serius dalam memberantas penyelundupan barang ilegal di wilayah Kota Tanjungpinang.

“Negara tidak boleh kalah dengan mafia penyelundupan! Kami akan terus mengawal kasus ini sampai ada tindakan nyata dari APH,” tegasnya.

Dimas berharap, semoga hal ini menjadi langkah awal dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan penyelundupan yang merugikan negara serta membahayakan masyarakat.

(Vins)

Komentar