InDepthNews.id (Karimun) – Dalam masa kampanye saat ini diminta agar seluruh ASN, Kepala Desa, Pejabat BUMN/BUMD, Ketua RT/RW dan Ketua LPM serta BPD harus netral dan jangan terlibat politik praktis, yang terlibat politik praktis akan dipidana penjara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Hal ini dikatakan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Karimun di Tanjung Batu, Charles Hutabarat, S.H, M.H kepada InDepthNews.id saat berkunjung ke Kantor nya. Rabu, (10/01/2024).
Charles Hutabarat menyebutkan, apabila ada ASN, Kepala Desa, Pejabat BUMN/BUMD, Ketua RT/RW dan Ketua LPM serta BPD yang melakukan pelanggaran, pihaknya akan memproses secara hukum dengan berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait.
“Apabila ada yang terlibat, kita akan proses sesuai Undang-undang yang berlaku. ASN dan Kepala Desa harus netral dalam Pemilu,” kata Charles Hutabarat.
Oleh karena itu tambahnya, kami himbau agar netral dan tidak melakukan kampanye apalagi memfasilitasi. Ketidaknetralan ASN akan sangat merugikan negara, pemerintah, dan masyarakat.
“Dan apabila melanggar, maka akan dipidana kurungan paling lama 1 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah,” ujarnya.
Kacabjari berharap agar tetap sama-sama menjaga dalam pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024 mendatang, demi terciptanya Pemilu yang aman dan damai.
“Saya juga berharap agar seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk bersama-sama menggunakan hak pilihnya dan jangan Golput,” harap Kacabjari Karimun di Tanjung Batu mengakhiri. (Gabe)










Komentar