InDepthNews.id (Solok) – Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Solok terkait pelaksanaan kegiatan kunjungan luar daerah atau outing ke Jakarta menuai sorotan dari sejumlah kalangan wartawan.
Pasalnya, sejumlah wartawan yang selama ini menjalin kerja sama berlangganan pemberitaan dengan Dinas Kominfo Kabupaten Solok mengaku tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya perlakuan berbeda terhadap sesama mitra media.
Kegiatan perjalanan dinas yang dijadwalkan berlangsung selama lima hari, mulai Selasa hingga Sabtu, 17–21 November 2026, tersebut disebut mencakup kunjungan ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta serta Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA di Jakarta.
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai dugaan pengalihan kesempatan atau reward kepada wartawan lain yang dinilai oleh sejumlah pihak tidak memiliki aktivitas pemberitaan maupun kerja sama berlangganan yang sama dengan wartawan yang selama ini aktif mempublikasikan kegiatan pemerintah daerah.
Sejumlah wartawan mempertanyakan dasar penentuan peserta kegiatan tersebut. Mereka menilai, jika kegiatan itu memang diperuntukkan bagi mitra media, semestinya proses seleksi dilakukan secara terbuka, objektif, dan berdasarkan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kontribusi Pemberitaan Seolah Tidak Menjadi Pertimbangan
Selama ini, media massa memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi pembangunan, program pemerintah, pelayanan publik, hingga berbagai kegiatan pemerintahan kepada masyarakat.
Namun, ketika wartawan yang selama ini aktif menjalankan fungsi pemberitaan justru tidak memperoleh kesempatan mengikuti kegiatan kemitraan, wajar apabila muncul pertanyaan mengenai sistem penilaian yang diterapkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Solok.
Apakah penentuan peserta didasarkan pada kontribusi pemberitaan, masa kerja sama, profesionalitas media, atau ada pertimbangan lain yang belum diketahui publik?
Jika benar terdapat perbedaan perlakuan tanpa kriteria yang jelas, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan di antara sesama mitra media.
Kepala Dinas Kominfo Diminta Buka Kriteria Pemilihan Peserta
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Solok, Susi Sufianti Saidani, SH., MM., perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme penentuan wartawan yang diikutsertakan dalam perjalanan dinas tersebut.
Setidaknya terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang patut dijawab:
Apa dasar dan kriteria penentuan wartawan yang mengikuti kunjungan kerja ke Jakarta?
Apakah peserta dipilih berdasarkan evaluasi kontribusi pemberitaan dan kerja sama media?
Bagaimana mekanisme pemberian reward atau fasilitas kepada wartawan mitra?
Apakah terdapat daftar resmi peserta dan dasar penetapannya?
Jika terdapat pengalihan kesempatan kepada wartawan lain, apa alasan dan pertimbangan administratifnya?
Pertanyaan tersebut penting agar tidak berkembang persepsi bahwa kemitraan pemerintah daerah dengan media hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Anggaran Perjalanan Dinas dan Prinsip Transparansi
Selain persoalan pemerataan kesempatan, penggunaan anggaran perjalanan dinas juga perlu menjadi perhatian.
Apabila kegiatan tersebut menggunakan APBD Kabupaten Solok, publik berhak memperoleh penjelasan mengenai dasar penganggaran, tujuan kegiatan, komponen pembiayaan, serta pertanggungjawaban pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Transparansi menjadi penting karena setiap penggunaan anggaran pemerintah harus berorientasi pada kepentingan publik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kemitraan pemerintah dengan pers juga tidak boleh dibangun atas dasar kedekatan personal. Profesionalitas, independensi, dan kesetaraan harus tetap menjadi prinsip utama.
Jangan Sampai Wartawan Aktif Justru Merasa Dianaktirikan
Kritik ini bukan semata-mata persoalan siapa yang mendapatkan fasilitas perjalanan ke Jakarta. Lebih jauh, persoalan ini menyangkut keterbukaan tata kelola kemitraan media dan penghargaan terhadap kontribusi insan pers.
Jangan sampai muncul kesan bahwa wartawan yang aktif menjalankan tugas jurnalistik justru tersisih, sementara kesempatan diberikan kepada pihak lain tanpa mekanisme yang transparan.
Pemerintah daerah semestinya menjadikan media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, bukan menciptakan sekat atau perlakuan berbeda di antara insan pers.
Hingga berita ini diterbitkan, klarifikasi resmi dari Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Solok, Susi Sufianti Saidani, SH., MM., masih diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut.
InDepthNews.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Solok maupun pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.
Bersambung
(Azmir)










Komentar