Tekankan Tepat Fungsi dan Pelayanan Optimal, Sekda Bintan Buka Konsultasi Publik Ranperda Perangkat Daerah

InDepthNews.id (Bintan) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, membuka kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan, Jumat (23/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Atas Bapperida Bintan tersebut dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan.

Konsultasi publik ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bintan untuk meninjau kembali struktur organisasi perangkat daerah agar semakin selaras dengan kebutuhan pemerintahan, karakteristik wilayah kepulauan, serta tuntutan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Sekda Ronny Kartika menegaskan bahwa restrukturisasi perangkat daerah tidak semata-mata berorientasi pada pengurangan jumlah organisasi.

“Penataan perangkat daerah harus dilakukan secara cermat dan terukur. Tujuannya bukan sekadar menyederhanakan struktur organisasi, tetapi memastikan setiap perangkat daerah dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat,” tegas Sekda Ronny.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika/foto: DKI Bintan

Ia menambahkan, penataan organisasi harus mempertimbangkan karakteristik Bintan sebagai daerah kepulauan dengan potensi beragam, mulai dari pariwisata, perikanan, pertanian, investasi, hingga pengelolaan lingkungan dan pembangunan infrastruktur.

“Prinsipnya, organisasi yang dibentuk harus tepat fungsi dan tepat ukuran. Efisiensi anggaran memang penting, tetapi jangan sampai penataan organisasi justru mengurangi kualitas pelayanan. Kita ingin struktur yang lebih sederhana, koordinasi yang lebih kuat, dan kinerja pemerintahan yang semakin optimal,” tambahnya.

Dalam paparan rancangan yang dibahas, jumlah perangkat daerah Kabupaten Bintan yang saat ini berjumlah 29 diusulkan menjadi 25 perangkat daerah. Usulan tersebut masih berupa rancangan dan memerlukan pembahasan serta penyempurnaan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun sejumlah usulan penataan meliputi penggabungan urusan ketahanan pangan dan pertanian dengan perikanan, lingkungan hidup dengan perumahan dan kawasan permukiman, serta kebudayaan dan pariwisata dengan kepemudaan dan olahraga. Selain itu, diusulkan pula penggabungan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan pendapatan daerah, serta penataan urusan perindustrian, perdagangan, dan ketenagakerjaan.

Melalui konsultasi publik ini, Pemerintah Kabupaten Bintan mengharapkan masukan dan saran konstruktif dari para pemangku kepentingan agar rancangan naskah akademik dan Ranperda yang disusun semakin komprehensif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Penataan perangkat daerah diharapkan dapat mewujudkan organisasi pemerintahan yang lebih proporsional, adaptif, efisien, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

(DKI/Vins)

Komentar