Kades Marok Tua Nurdin Klarifikasi Tudingan Penjualan Lahan 1.000 Hektare

LINGGA — Kepala Desa Marok Tua, Nurdin, membantah tudingan keterlibatannya dalam penjualan lahan seluas 1.000 hektare di Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga. Ia menyebut tudingan tersebut sebagai fitnah dan menyatakan pengurusan lahan yang dikaitkan dengan PT Singkep Payung Perkasa (SPP) dilakukan berdasarkan permintaan masyarakat serta prosedur administrasi desa.

Nurdin menjelaskan, pemerintah desa hanya menerbitkan surat sesuai prosedur administrasi. Ia menyatakan lahan yang diperoleh PT SPP berkaitan dengan lahan masyarakat dan proses yang diajukan oleh warga.

Ia juga membantah keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) maupun kepala dinas dalam proses pelepasan lahan tersebut. Menurut Nurdin, PT SPP memberikan saku hati kepada warga yang menggarap lahan. Istilah dan mekanisme pemberian tersebut masih perlu diperjelas, termasuk pihak penerima dan dasar pembayarannya.

Terkait pemberitaan mengenai persoalan lahan itu, Nurdin menyatakan media memiliki hak untuk menyampaikan informasi. Namun, ia mempertanyakan pencantuman ASN dalam persoalan tersebut.

Dokumen yang menjadi bagian dari informasi mengenai lahan itu mencantumkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 250/Kpts-II/2000 tertanggal 22 Agustus 2000. Keputusan tersebut berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan seluas 18.006 hektare di Kelompok Hutan S. Raya–S. Krekel untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit.

Namun, keputusan pelepasan kawasan hutan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh lahan seluas 18.006 hektare menjadi milik PT SPP. Status penguasaan dan penggunaan lahan perlu dilihat berdasarkan dokumen perizinan, peta lokasi, serta bukti hak atau penguasaan tanah yang berlaku pada masing-masing bidang.

Dokumen peta PKKPR yang disebut terkait PT SPP sangat jelas terkait titik dan jumlah lahan  dengan batas lokasi, luas lahan, serta status tanah di Desa Marok Tua dan Marok Kecil. Pencocokan dokumen diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara wilayah yang direncanakan untuk kegiatan usaha dan bidang tanah yang menjadi objek pembahasan.

Dalam konteks kewenangan kepala desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengatur tugas dan kewajiban kepala desa. Pasal 29 huruf c melarang kepala desa menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan kewajibannya. Penerapan ketentuan tersebut terhadap persoalan ini memerlukan pemeriksaan fakta dan dokumen yang relevan.

Klarifikasi Nurdin menjadi bagian dari informasi mengenai persoalan lahan di Marok Tua. Untuk memperoleh gambaran yang utuh, keterangan pemerintah desa perlu dibandingkan dengan dokumen pertanahan dan perizinan, keterangan pihak PT SPP, serta informasi dari pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan. (RED)

Komentar