Jihan Minta Daerah Bergerak, Kasus TBC di Lampung Baru 44 Persen

InDepthNews.id (Lampung) – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meminta pemerintah kabupaten/kota mempercepat penanggulangan tuberkulosis (TBC).

 

Hal itu disampaikan Jihan saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) sekaligus Sosialisasi Surat Edaran Gubernur Lampung tentang Pemanfaatan Website Peduli TB Lampung di Kantor Bupati Pesawaran, Selasa (20/10/2026).

 

Pasalnya, capaian penemuan kasus TBC di Lampung hingga Oktober 2026 baru mencapai 44 persen dari target nasional sebesar 90 persen.

 

Jihan mengatakan, percepatan penanggulangan TBC membutuhkan langkah nyata dari seluruh pemerintah daerah, mulai dari memperluas skrining, melakukan penemuan kasus secara aktif, hingga meningkatkan ketepatan pelaporan dan pengobatan pasien.

 

Menurut Jihan, waktu efektif yang tersisa sekitar dua bulan hingga akhir tahun harus dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian penanggulangan TBC secara signifikan.

 

“Ini waktunya dua bulan, harus ada lompatan. Kita tidak bisa bekerja business as usual. Ukurannya bukan sekadar merasa sudah bekerja keras, tetapi melihat hasil dari apa yang kita kerjakan, apakah sudah memenuhi target atau belum,” tegas Wakil Gubernur

 

Ia meminta setiap daerah mengevaluasi hambatan di lapangan dan memastikan program penanggulangan TBC berjalan sesuai target.

 

Adik kandung Chusnunia Chali ini menilai Lampung sebenarnya telah memiliki berbagai instrumen pendukung, mulai dari Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB), Rencana Aksi Daerah (RAD), kader TBC, fasilitas pelayanan kesehatan, hingga website Peduli TB Lampung.

 

Namun, keberadaan instrumen tersebut perlu diikuti dengan pelaksanaan yang lebih optimal agar berdampak langsung terhadap peningkatan penemuan kasus.

Jihan Minta Penemuan Kasus TBC Diperluas

Jihan menekankan, penanggulangan TBC tidak cukup hanya mengandalkan pasien yang datang ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala.

Pemerintah daerah diminta memperkuat skrining aktif dan investigasi kontak agar masyarakat yang berpotensi terinfeksi dapat ditemukan lebih awal dan segera memperoleh penanganan.

Untuk mendukung langkah tersebut, ia meminta keterlibatan perangkat daerah di luar sektor kesehatan, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, camat, kepala desa, serta kader di lingkungan masyarakat.

 

Kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk menjangkau masyarakat yang memenuhi kriteria pemeriksaan, tetapi belum mendapatkan layanan skrining.

“Penanggulangan TBC bukan hanya pekerjaan insan kesehatan. Ini merupakan standar pelayanan minimal kabupaten/kota yang membutuhkan kerja bersama dan gotong royong seluruh unsur pemerintahan,” ujar wanita kelahiran Karang Anom Lampung Timur 22 April 1994 ini.

 

Selain penemuan kasus, Jihan juga menyoroti rendahnya capaian pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT), terutama bagi orang yang berisiko tertular karena memiliki kontak erat dengan pasien TBC.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, capaian pemberian TPT di Lampung hingga 16 Oktober 2026 baru mencapai 14 persen, sedangkan targetnya sebesar 80 persen.

Ia meminta pemerintah kabupaten/kota mengevaluasi kendala pemberian terapi pencegahan, memperkuat edukasi kepada keluarga pasien, serta mempelajari pendekatan yang telah dilakukan Kabupaten Mesuji.

 

Jihan juga mengingatkan pentingnya ketepatan waktu dan kualitas pelaporan kasus melalui Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB).

Setiap pasien yang telah terdiagnosis harus segera dilaporkan agar data yang digunakan dalam evaluasi program sesuai dengan kondisi di lapangan.

Pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan fasilitas pemeriksaan yang tersedia, termasuk alat rontgen dan Tes Cepat Molekuler (TCM), serta memperkuat mekanisme rujukan bagi masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan.

Website Peduli TB Lampung Perlu Dioptimalkan

Dalam kesempatan tersebut, Jihan turut menekankan pentingnya penyelesaian Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan TBC di sejumlah kabupaten/kota.

Menurutnya, regulasi tersebut diperlukan sebagai landasan pelaksanaan program agar lebih terarah dan berkelanjutan.

Komentar