Paripurna APBD 2027 Pamekasan: Fraksi Desak PAD Dikejar, Bupati Tegaskan UHC Jalan November

InDepthNews.id (Pamekasan) – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2027 mulai memasuki tahap krusial. Tujuh fraksi DPRD Pamekasan menyampaikan pandangan umum sekaligus catatan kritis terhadap Nota Keuangan Bupati dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Pamekasan, Rabu (14/10/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Pamekasan Ali Maskur. Hadir dalam forum tersebut Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), para camat, serta undangan lainnya.

Dari total 45 anggota DPRD, sebanyak 38 anggota hadir dan tujuh anggota tidak hadir dengan keterangan sah. Pimpinan sidang menyatakan kuorum terpenuhi sehingga rapat dinyatakan sah dan terbuka untuk umum.

Tujuh Fraksi Tekankan Efektivitas Belanja

Dalam pandangan umumnya, tujuh fraksi menyoroti postur pendapatan, alokasi belanja, pembiayaan, serta prioritas pembangunan daerah pada 2027. Fraksi menekankan agar anggaran lebih tepat sasaran, efektif, dan berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.

Sektor yang menjadi perhatian utama meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Fraksi juga meminta pemerintah daerah memastikan setiap program yang dianggarkan memiliki indikator kinerja yang jelas dan manfaat nyata bagi masyarakat.

PAD Belum Optimal Jadi Sorotan Utama

Salah satu isu yang paling mengemuka adalah capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum optimal. Fraksi mendorong pemerintah daerah mengevaluasi strategi peningkatan PAD, termasuk optimalisasi sumber penerimaan yang belum tergali maksimal.

Menanggapi sorotan itu, Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman meminta agar data PAD dibaca secara utuh dan dibandingkan dengan metode yang tepat agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.

“Soal koreksi PAD yang menurun itu kemarin sudah kita bicarakan, sebenarnya tidak lalu kesimpulannya seperti itu. Kajiannya harus benar dan cara komparasinya juga harus benar,” tegas Kholilurrahman.

Ia menyatakan seluruh catatan fraksi akan didalami terlebih dahulu sebelum disampaikan jawaban resmi pemerintah daerah pada paripurna berikutnya.

“Ada beberapa catatan, tapi itu saya dalami dulu. Kalau buru-buru keluar nanti macam-macam istilahnya,” ujarnya.

Jaminan Kesehatan Gratis Berlaku Penuh November

Di luar persoalan anggaran, Kholilurrahman menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pamekasan mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) secara penuh mulai November 2026. Program tersebut menjamin akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Pamekasan sesuai ketentuan dan mekanisme kepesertaan yang berlaku.

“UHC kita sudah berkebulatan tekad. Saya sudah tegaskan, berlaku penuh pada bulan November,” pungkasnya.

Setelah penyampaian pandangan umum fraksi, pembahasan Raperda APBD 2027 akan dilanjutkan ke agenda jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi. Tahapan selanjutnya adalah pembahasan tingkat komisi sebelum memasuki pengambilan keputusan.

Sorotan terhadap PAD dan efektivitas belanja menjadi ujian penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan RAPBD 2027 tidak hanya sekadar dokumen anggaran, tetapi juga instrumen pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

(Mery)

Komentar