Rapat Paripurna DPRD Pamekasan, Bupati Kholilurrahman Sahkan Rekomendasi LKPJ 2025

InDepthNews.id (Pamekasan) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menggelar rapat paripurna yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Pamekasan.

Agenda utama rapat tersebut adalah penyerahan keputusan DPRD terkait rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 kepada Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, beserta jajaran pemerintah daerah.

Dalam rekomendasinya, DPRD menyoroti dua persoalan utama, yakni kemiskinan dan tingginya angka pengangguran terbuka. DPRD meminta pemerintah daerah menghadirkan langkah konkret dan terintegrasi untuk menekan kedua persoalan tersebut.

Abdullah Syahbandi selaku Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Pamekasan menyatakan penanganan kemiskinan tidak dapat dibebankan pada satu organisasi perangkat daerah (OPD) saja namun diperlukan integrasi program lintas sektor agar upaya pengentasan berjalan berkelanjutan.

“Untuk permasalahan kemiskinan di Kabupaten Pamekasan tidak hanya diampu oleh satu perangkat daerah, tetapi memerlukan integrasi antar perangkat daerah untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan,” Ujarnya.

Untuk menekan angka pengangguran, DPRD Kabupaten Pamekasan merekomendasikan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan perluasan kesempatan kerja, serta optimalisasi sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata. Penguatan UMKM serta program kewirausahaan bagi pemuda dan perempuan juga dinilai sangat penting.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Kholilurrahman, Bupati Pamekasan menegaskan bahwa perbaikan penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara bertahap.

“Perbaikan itu harus bertahap, seperti orang sakit, sembuhnya tidak bisa sekaligus. Harus ada prioritas yang diselesaikan terlebih dahulu,” Tuturnya.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa pentingnya sinergi dan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan legislatif, yudikatif, dan masyarakat.

“Harus dilakukan perbaikan bersama, jika hanya satu pihak yang bergerak, dan program tidak akan berjalan optimal,” Jelasnya.

Selanjutnya, Kholilurrahman juga menambahkan bahwa seluruh rekomendasi akan dikaji ulang untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan integrasi dalam rencana kerja pemerintah daerah.

Target waktu, ia menyebut tidak semua rekomendasi dapat direalisasikan di tahun 2026 karena membutuhkan proses, koordinasi, serta penyesuaian anggaran.

“Target penyelesaian akan dilihat melalui evaluasi bersama, yang terpenting arah kebijakan sudah sejalan,” Tutupnya. (Red)

Komentar