Bupati Natuna Bawa Suara Perbatasan ke Ketua MPR, DBH Rp89 Miliar Diminta Dikembalikan

InDepthNews.id (Natuna)-Persoalan pembangunan dan hak fiskal daerah kembali dibawa Pemerintah Kabupaten Natuna ke tingkat pemerintah pusat. Dalam kunjungan Ketua MPR RI Ahmad Muzani ke Natuna. Rabu (30/9/2026)

Dalam kesempatan itu, Bupati Natuna Cen Sui Lan menyampaikan sejumlah aspirasi strategis masyarakat, termasuk persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) kurang bayar yang disebut mencapai sekitar Rp89 miliar untuk tahun 2023 dan 2024.

Bagi Pemerintah Kabupaten Natuna, persoalan tersebut bukan sekadar angka didalam laporan keuangan. Di tengah kebutuhan pembangunan wilayah kepulauan dan perbatasan, ketersediaan ruang fiskal menjadi salah satu faktor penting untuk memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Natuna, Cen Sui Lan meminta agar persoalan DBH tersebut mendapat di perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah pusat.

“Hari ini tentunya masyarakat Natuna sangat bergembira atas kedatangan Ketua MPR RI beserta rombongan. Tentunya masyarakat mengharapkan dari kunjungan kerja tersebut bisa menyampaikan aspirasi masyarakat setempat seperti terkait kesejahteraan masyarakat, kesehatan, nelayan, dan DBH yang sudah kita sampaikan ke pimpinan MPR RI,” ujar Cen.

Menurut Cen, Pemerintah Kabupaten Natuna tidak sedang meminta perlakuan khusus ataupun tambahan anggaran. Pemerintah daerah, kata dia, hanya meminta agar hak daerah yang masih kurang dibayarkan dapat dikembalikan.

“Saya tidak meminta lebih, tetapi saya meminta hak kita dapat dikembalikan. DBH dana kurang bayar karena jika itu dikembalikan ke kita sangat bermanfaat bagi masyarakat Natuna. Saat ini ada sekitar Rp89 miliar dari 2023 dan 2024. Untuk 2025 belum dihitung. Bagi Natuna angka segitu sangat berarti,” ungkapnya.

Bukan Sekadar Angka, Ada Kepentingan Masyarakat di Dalamnya

Cen menegaskan, apabila DBH tersebut dapat direalisasikan, dana tersebut akan memiliki arti penting bagi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

“Intinya kami tidak meminta lebih, namun kami meminta hak kami dapat dikembalikan ke Natuna,” tegasnya.

Dengan kondisi Natuna sebagai daerah kepulauan dan perbatasan, setiap tambahan ruang fiskal memiliki arti strategis. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan anggaran untuk menjaga kesinambungan pembangunan, meningkatkan pelayanan dasar, serta memperkuat sektor ekonomi masyarakat.

Program pemberdayaan UMKM, penguatan sektor nelayan, peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari kebutuhan yang terus dihadapi daerah.

Untuk itu, persoalan terkait DBH tidak semestinya tidak hanya dilihat sebagai persoalan administrasi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Bagi masyarakat Natuna, penyelesaian persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kemampuan daerah membiayai pembangunan.

Nelayan dan Pelayanan Kesehatan Juga Jadi Perhatian

Selain DBH, Cen turut menyampaikan persoalan kesejahteraan masyarakat, pelayanan kesehatan dan kondisi nelayan Natuna kepada Ketua MPR RI.

Hal tersebut dinilai penting mengingat sebagian besar aktivitas ekonomi di tegah masyarakat Natuna memiliki keterkaitan erat dengan sektor kelautan dan perikanan.

Dukungan kebijakan dari pemerintah pusat diperlukan agar potensi kelautan tidak hanya menjadi kekayaan nasional, tetapi juga memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.

Cen Sui Lan berharap seluruh aspirasi tersebut dapat diteruskan ke pemerintah pusat.

“Semoga apa yang kita sampaikan bisa segera ditindaklanjuti,” katanya.

Kunjungan Ahmad Muzani ke Natuna pun diharapkan menjadi momentum memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Bagi Natuna, perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan perbatasan bukan hanya menyangkut pembangunan infrastruktur. Kehadiran negara juga harus tercermin melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang semakin baik, penguatan ekonomi lokal dan kepastian dukungan fiskal bagi daerah.

Dengan demikian, suara masyarakat Natuna dari wilayah terdepan Indonesia diharapkan tidak berhenti di ruang pertemuan, tetapi berlanjut menjadi kebijakan dan program pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

(Ilham)

Komentar