InDepthNews.id (Lingga) – PT Singkep Payung Perkasa (SPP) menyatakan memiliki dasar legalitas untuk melanjutkan rencana kegiatan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.
Sebelum melanjutkan tahapan kegiatan di lapangan, pihak perusahaan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah desa yang wilayahnya masuk dalam rencana kegiatan perkebunan.
Sosialisasi tersebut dilakukan untuk menjelaskan mengenai batas dan pemetaan areal, legalitas perusahaan, rencana kegiatan perkebunan, serta mekanisme penyelesaian terhadap lahan dan tanaman masyarakat yang berada di dalam areal rencana investasi.
Berdasarkan dokumen AMDAL yang tersedia, PT SPP memang tercatat memiliki rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit yang mencakup wilayah Kecamatan Singkep Barat dan Singkep Selatan. Dokumen tersebut menyebutkan luas rencana kegiatan sekitar 23.585,44 hektare, termasuk fasilitas pendukung dan rencana industri pengolahan kelapa sawit.
Dalam dokumen tersebut juga disebutkan adanya dasar pelepasan kawasan hutan, antara lain Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 250/Kpts-II/2000 serta keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lainnya, sementara sebagian areal disebut berstatus Area Penggunaan Lain (APL).
Sosialisasi Dilakukan ke Desa
Pihak PT SPP sebelumnya juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sejumlah desa yang masuk dalam wilayah rencana kegiatan.
Salah satunya di Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat. Dalam sosialisasi pada November 2025, perusahaan menyampaikan mengenai pemetaan lahan berdasarkan PKKPR, dengan luas bruto yang disebut mencapai sekitar 2.400 hektare. Pada saat itu masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau sanggahan terhadap hasil pemetaan.
Sementara pada Januari 2026, sosialisasi juga dilakukan di Desa Kuala Raya. Pihak perusahaan menyatakan bahwa kegiatan investasi akan dijalankan berdasarkan regulasi yang berlaku dan masyarakat diberikan penjelasan mengenai rencana operasional, hak dan kewajiban perusahaan, serta manfaat ekonomi yang diharapkan muncul dari investasi tersebut.
Dukungan Masyarakat Diklaim Telah Dituangkan dalam Kesepakatan
Dalam sosialisasi yang dilakukan di sejumlah desa, pihak perusahaan juga mendorong adanya kesepakatan dengan masyarakat terkait rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit.
Menurut informasi yang disampaikan kepada InDepthNews.id, sejumlah masyarakat disebut telah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap rencana investasi PT SPP di wilayah masing-masing.
Selain persoalan dukungan masyarakat, perusahaan juga disebut telah membicarakan mengenai sagu hati atau kompensasi terhadap masyarakat yang lahannya atau tanaman tumbuhnya terdampak kegiatan perusahaan.
Sebagian desa disebut telah mencapai kesepakatan dan proses realisasi sagu hati juga telah dilakukan. Pihak perusahaan menyatakan bahwa masyarakat yang telah menerima berdasarkan kesepakatan tersebut tidak mempermasalahkan nilai maupun mekanisme yang telah disepakati.
Namun demikian, dukungan masyarakat maupun kesepakatan desa tidak dengan sendirinya menggantikan seluruh persyaratan perizinan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Legalitas kegiatan perkebunan tetap perlu dilihat secara utuh, termasuk kesesuaian tata ruang, perizinan berusaha, persetujuan lingkungan, status dan batas lahan, serta dokumen teknis lainnya.
Legalitas Harus Terlihat Secara Utuh
Dokumen ANDAL yang tersedia juga mencantumkan PKKPR Nomor 22032410312104001 tanggal 22 Maret 2024 dan PKLPR Nomor 28022510312104001 tanggal 28 Februari 2025 sebagai dokumen terkait kesesuaian pemanfaatan ruang.
Dokumen tersebut juga menyebut bahwa rencana kegiatan PT SPP wajib dilengkapi AMDAL karena skala kegiatan perkebunan yang direncanakan.
Dengan demikian, pernyataan bahwa PT SPP memiliki dasar legalitas untuk melanjutkan kegiatan perlu dilihat berdasarkan dokumen legalitas yang masih berlaku dan sesuai dengan tahapan kegiatan yang akan dilakukan, bukan semata-mata berdasarkan adanya kesepakatan dengan masyarakat.
Masyarakat juga memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai batas areal, status lahan, dokumen lingkungan, serta bentuk dan dasar kompensasi yang disepakati.
InDepthNews.id akan terus mengawal perkembangan rencana investasi PT Singkep Payung Perkasa di Kabupaten Lingga, termasuk memastikan informasi mengenai legalitas, pemetaan lahan, persetujuan masyarakat, serta dampak sosial dan lingkungan dapat diketahui secara terbuka oleh publik.
(Abu)










Komentar