InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Aktivitas pengerukan lahan yang diperkirakan seluas dua hektare untuk rencana usaha budidaya tambak udang di kawasan Sungai Toca, Kelurahan Batu 9, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, menjadi sorotan. Kegiatan tersebut diduga belum dapat dipastikan kelengkapan perizinannya, termasuk kepastian status lahan dan kesesuaiannya dengan ketentuan tata ruang serta perlindungan lingkungan.
Berdasarkan pantauan tim investigasi InDepthNews.id di lokasi pada Senin (26/10/2026), proses pengerukan lahan terlihat berlangsung dengan menggunakan alat berat jenis beko. Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh dokumen yang dapat memastikan kelengkapan perizinan usaha maupun status hukum lahan yang sedang dikerjakan.
Rencana usaha tambak udang tersebut disebut-sebut dikelola seorang pengusaha asal Batam yang dikenal dengan sapaan Bos Ahok bersama mitra kerjanya. Meski demikian, identitas badan usaha, kepemilikan lahan, serta bentuk kerja sama dalam proyek tersebut masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut.

Saat dikonfirmasi di lokasi, Firdaus, yang mengaku bertugas sebagai mandor sekaligus pengawas lapangan, menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui secara terperinci urusan administrasi dan perizinan usaha tersebut.
“Saya hanya karyawan biasa yang diberi mandat sebagai pengawas lapangan. Humas kita ada Pak Tobing, kebetulan sedang berada di Batam. Kalau ada pesan nanti akan saya sampaikan,” ujar Firdaus.
Ketika ditanya mengenai penguasaan lahan dan kemungkinan lokasi tersebut bersinggungan dengan kawasan hutan mangrove, Firdaus menyebut bahwa setahu dirinya lahan itu merupakan milik perusahaan.
“Lahan ini setahu saya milik perusahaan. Kemudian, usaha tambak udang, semua perizinan sudah lengkap, tidak ada masalah,” katanya.
Pernyataan tersebut masih memerlukan verifikasi melalui dokumen resmi dari instansi berwenang. Sebab, klaim bahwa perizinan telah lengkap tidak serta-merta menjawab apakah seluruh persyaratan yang diwajibkan untuk kegiatan pengerukan, pemanfaatan ruang, pembangunan tambak, dan perlindungan lingkungan telah dipenuhi.
Untuk menelusuri status kawasan dan ketentuan yang harus dipenuhi, tim investigasi melakukan konfirmasi ke Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau pada Selasa (27/10/2026).
Kepala dinas, Indra Hidayat, saat itu sedang menjalankan kegiatan di luar kantor. Tim kemudian diterima oleh Kepala Bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan (TKK-PHH), Bherly Andia.
Bherly menegaskan bahwa kepastian apakah lokasi usaha tambak udang di Sungai Toca bersinggungan dengan kawasan hutan lindung atau mangrove harus ditelusuri berdasarkan titik koordinat lokasi.
Menurutnya, titik koordinat menjadi dasar penting untuk melakukan pengecekan terhadap status kawasan dan menentukan ketentuan yang berlaku.
“Untuk memastikan lokasi usaha tambak udang di Sungai Toca, apakah kawasan dimaksud tidak tersangkut dengan kawasan hutan lindung atau mangrove, langkah pertama harus dipahami dulu titik koordinatnya. Dengan dasar itu, kami dapat memastikan sehingga segala aturan harus dijalankan,” jelas Bherly.
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa status kawasan tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan pengakuan kepemilikan perusahaan ataupun keterangan pihak yang bekerja di lapangan. Diperlukan pemeriksaan berdasarkan peta dan data resmi dari instansi berwenang.
Bherly juga menjelaskan pentingnya pemenuhan persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dalam kegiatan usaha, termasuk untuk memastikan kesesuaian lokasi dengan peruntukan ruang yang berlaku.
Menurut penjelasannya, perlu dipastikan terlebih dahulu apakah lokasi yang dimaksud berada pada ruang darat atau laut serta bagaimana ketentuan tata ruang dan zonasi yang berlaku terhadap kawasan tersebut.
Dalam konteks ini, pemeriksaan tidak cukup berhenti pada pernyataan bahwa lahan merupakan milik perusahaan. Legalitas penguasaan tanah dan kesesuaian pemanfaatannya dengan tata ruang merupakan aspek yang berbeda dan harus diperiksa secara terpisah.
Selain KKPR, persyaratan perizinan berusaha, ketentuan lingkungan hidup, serta ketentuan kehutanan apabila lokasi terbukti bersinggungan dengan kawasan hutan juga perlu ditelusuri sesuai karakteristik dan skala kegiatan usaha.
Dengan demikian, instansi terkait perlu memastikan apakah pengerukan yang sedang berlangsung telah memenuhi persyaratan yang diwajibkan sebelum kegiatan usaha dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Tim investigasi juga berupaya meminta keterangan dari Ketua RT 03/RW 10 Sungai Toca, Toni, terkait status penguasaan lahan dan informasi mengenai rencana usaha tambak udang tersebut.
Namun, Toni belum dapat dimintai keterangan secara langsung karena sedang berada di luar kota, yakni di Batam, untuk suatu urusan.
Salah seorang anggota keluarganya menyampaikan bahwa Toni diperkirakan kembali ke Tanjungpinang pada Rabu, apabila tidak ada kendala.
“Bapak sedang keluar kota pergi ke Batam, ada urusan. Kalau tidak ada halangan, hari Rabu balik ke Tanjungpinang. Kalau ada pesan nanti akan disampaikan,” tuturnya.
Hingga berita ini diterbitkan, tim belum memperoleh keterangan langsung dari Ketua RT mengenai riwayat penguasaan lahan, persetujuan lingkungan di tingkat masyarakat, maupun informasi administrasi lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
Aktivitas pengerukan di Sungai Toca kini menyisakan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan terbuka, mulai dari kepastian status lahan, kesesuaian tata ruang, potensi persinggungan dengan kawasan mangrove atau hutan lindung, hingga kelengkapan perizinan usaha tambak udang.
Pemeriksaan lapangan dan verifikasi dokumen oleh instansi terkait dinilai penting agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik di tengah masyarakat.
Dinas yang membidangi tata ruang, perizinan berusaha, lingkungan hidup, serta kehutanan perlu memastikan kewenangan masing-masing dan menelusuri apakah seluruh persyaratan yang relevan telah dipenuhi.
Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila kegiatan tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan, pihak pengelola juga perlu diberi ruang untuk menunjukkan dokumen dan memberikan penjelasan secara terbuka.
InDepthNews.id akan terus menelusuri persoalan ini, termasuk meminta klarifikasi dari pihak pengelola usaha, Humas yang disebut bernama Tobing, serta instansi perizinan terkait untuk memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang mengenai legalitas kegiatan pengerukan lahan tambak udang di Sungai Toca.
(Tim)










Komentar