InDepthNews.id (Lampung) – BPK menemukan adanya ketidaksesuaian dalam pertanggungjawaban biaya distribusi biang mikroba pada kegiatan Pembangunan Mikroba Center Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung.
Kegiatan tersebut memiliki nilai kontrak sekitar Rp2,92 miliar, dengan realisasi Rp2,84 miliar. Salah satu bagian pekerjaan adalah distribusi biang mikroba kepada 500 Gapoktan yang tersebar di 15 kabupaten/kota.
Dalam pertanggungjawabannya, biaya distribusi yang diklaim pelaksana mencapai Rp737,605 juta.
Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan dan konfirmasi kepada pihak yang menangani distribusi, biaya angkut yang digunakan dalam pelaksanaan sebenarnya sekitar Rp406,4 juta untuk dua kali pengiriman.
BPK juga menemukan bahwa bukti pertanggungjawaban yang disampaikan hanya berupa kuitansi. Pihak pelaksana mengakui kuitansi tersebut dibuat sendiri dengan nilai yang mengacu pada RAB.
Dengan demikian, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp331,205 juta, yakni selisih antara biaya yang dipertanggungjawabkan dengan biaya distribusi berdasarkan nilai riil.
Atas temuan tersebut, Dinas KPTPH telah menindaklanjutinya dengan menyetorkan seluruh kelebihan pembayaran sebesar Rp331,205 juta ke RKUD Provinsi Lampung pada 22 Mei 2026.










Komentar