Pembinaan Teritorial Terintegrasi di Kepri Perkuat Sinergi Pertahanan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Sebagai provinsi kepulauan sekaligus wilayah perbatasan negara, Kepulauan Riau memiliki posisi strategis dalam menjaga pertahanan, keamanan, kedaulatan maritim, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Konteks tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Pembinaan Teritorial Terintegrasi di wilayah kerja Kodaeral IV yang digelar di Pelataran Gedung Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau, Sabtu (19/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Republik Indonesia Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla.

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Misni, yang mewakili Gubernur Kepri Ansar Ahmad, menyampaikan apresiasi kepada KASAL, Pusteral, Koarmada I dan Kodaeral IV atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kami menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak KASAL di Negeri Segantang Lada. Kami juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas terselenggaranya kegiatan Pembinaan Teritorial Terintegrasi di wilayah Kepulauan Riau,” kata Misni.

Menurut Misni, kehadiran pimpinan TNI Angkatan Laut di Kepri menunjukkan perhatian terhadap penguatan stabilitas keamanan sekaligus tata kelola wilayah perbatasan.

Bagi Kepri, kata dia, pembinaan teritorial memiliki arti strategis karena karakter geografis daerah yang terdiri atas ribuan pulau membutuhkan pendekatan pertahanan yang berjalan beriringan dengan pembangunan masyarakat.

“Bagi Kepulauan Riau, kegiatan ini memiliki makna yang sangat strategis. Posisi Kepri sebagai wilayah kepulauan menjadikan aspek pertahanan dan pembangunan masyarakat pesisir perlu berjalan secara beriringan,” ujarnya.

Misni menegaskan bahwa laut tidak semestinya dipandang sebagai pemisah antarpulau. Sebaliknya, laut merupakan ruang kehidupan masyarakat Kepri yang memiliki dimensi ekonomi, sosial, budaya hingga pertahanan dan kedaulatan negara.

“Laut bukanlah pemisah antarpulau. Laut merupakan ruang kehidupan, ruang ekonomi, ruang budaya, sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara,” tegasnya.

Karena itu, pembinaan teritorial dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada aspek pertahanan. Kegiatan tersebut juga perlu diarahkan pada penguatan potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat, khususnya mereka yang hidup dan menggantungkan perekonomian dari kawasan pesisir.

“Pembinaan teritorial yang dilaksanakan secara terintegrasi menjadi penting untuk membangun keterhubungan antara kekuatan pertahanan, pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir,” jelas Misni.

Ia mengatakan, potensi kemaritiman Kepri sangat besar dan dapat menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat apabila dikelola secara terintegrasi.

“Kami melihat bahwa pembinaan teritorial hari ini tidak hanya berbicara mengenai aspek pertahanan, tetapi juga bagaimana potensi wilayah dapat diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Menurutnya, sinergi antara unsur pertahanan dan pemerintah daerah dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan wilayah sekaligus membuka ruang bagi pengembangan sektor kelautan, perikanan, pariwisata bahari, ekonomi kreatif dan UMKM.

Semangat pemberdayaan potensi maritim tersebut, lanjut Misni, juga sejalan dengan pelaksanaan Festival Bahari Kepri 2026 yang mengangkat berbagai potensi daerah, mulai dari kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, kebudayaan hingga kegiatan sosial masyarakat.

“Semangat kegiatan ini sejalan dengan Festival Bahari Kepri 2026 yang mempertemukan berbagai potensi kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, kebudayaan, serta kegiatan sosial masyarakat,” imbuhnya.

Pemerintah Provinsi Kepri berharap kegiatan pembinaan teritorial tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjawab berbagai tantangan wilayah kepulauan dan perbatasan.

Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas serta masyarakat dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kekuatan maritim yang tidak hanya tangguh dari sisi pertahanan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kekuatan maritim akan semakin kokoh apabila dibangun bersama oleh TNI, pemerintah, dunia usaha, komunitas dan masyarakat,” tutup Misni. (Ky)

Komentar