AMP Karimun Soroti Keluhan Masyarakat: Bantuan Beras Bulog Diduga Tak Tepat Sasaran, Dinsos Diminta Bertindak!!

InDepthNews.id (Karimun) – Aliansi Mahasiswa Pemuda (AMP) Karimun menyoroti adanya aduan masyarakat terkait dugaan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan beras Bulog di Kabupaten Karimun.

Berdasarkan aduan yang diterima AMP Karimun, masyarakat mempertanyakan adanya penerima bantuan yang dinilai secara ekonomi mampu, sementara masih terdapat masyarakat yang membutuhkan namun diduga tidak memperoleh bantuan tersebut.

Salah satu aduan yang menjadi perhatian adalah adanya masyarakat yang mengambil bantuan beras Bulog menggunakan mobil. Selain itu, AMP Karimun juga menerima aduan mengenai dugaan adanya keluarga atau pihak yang memiliki hubungan dengan pejabat yang turut mengambil atau menerima bantuan tersebut.

AMP Karimun menegaskan bahwa informasi tersebut bukan untuk menghakimi atau menuduh pihak tertentu, melainkan merupakan aduan masyarakat yang harus segera diverifikasi oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Karimun.

“Kalau benar ada masyarakat yang mampu menerima bantuan, sementara masyarakat miskin justru tidak mendapatkannya, ini harus menjadi evaluasi serius bagi Dinsos Karimun. Jangan sampai bantuan yang seharusnya menjadi hak masyarakat miskin justru tidak tepat sasaran,” Kata Raja Pradigjaya, Kordinator Mahasiswa AMP Karimun.

AMP Karimun mempertanyakan mekanisme verifikasi dan validasi data penerima bantuan yang dilakukan Dinsos. Sebab, pemerintah tidak cukup hanya memastikan bantuan tersalurkan, tetapi juga harus memastikan siapa yang menerima dan apakah penerima tersebut benar-benar memenuhi kriteria.

Terlebih dengan adanya kebijakan penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah daerah semestinya semakin mampu melakukan pemutakhiran dan pencocokan data penerima dengan kondisi masyarakat di lapangan.

AMP Karimun meminta Dinsos Karimun tidak defensif terhadap aduan masyarakat, tetapi segera melakukan pengecekan dan memberikan penjelasan berdasarkan data.

Jika dugaan tersebut benar, penerima yang tidak memenuhi kriteria harus dievaluasi. Jika tidak benar, Dinsos juga harus memberikan klarifikasi secara terbuka agar persoalan ini tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat.

AMP Karimun menegaskan, persoalan ini bukan tentang siapa yang datang menggunakan mobil atau siapa yang mengambil beras. Persoalan utamanya adalah apakah orang tersebut memang berhak menerima bantuan atau tidak.

“Beras bantuan adalah hak masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai yang miskin menunggu, sementara yang mampu justru menerima. Dinsos Karimun harus menjawab aduan ini dengan data dan tindakan nyata, bukan sekadar penjelasan normatif,” tegas Raja Mengakhiri.

(Okta)

Komentar