Mengapa Rapat Pembentukan Undang-Undang Harus Terbuka?

Oleh : Santoso Budi Nursal Umar , S.H, M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta

InDepthNews.id (Opini) – Undang-undang bukan hanya kumpulan pasal yang tersimpan dalam lembaran negara. Setelah berlaku, undang-undang dapat menentukan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan masyarakat, memberikan kewenangan kepada pemerintah, membebankan kewajiban, mengatur hak warga negara, bahkan menjadi dasar seseorang dikenai sanksi. Karena dampaknya begitu besar, proses pembentukan undang-undang seharusnya tidak berlangsung jauh dari pengawasan publik.

Namun, setiap kali pembahasan rancangan undang-undang menarik perhatian masyarakat, persoalan yang hampir selalu muncul adalah keterbukaan. Publik mempertanyakan kapan rapat dilaksanakan, apa yang sedang dibahas, bagaimana perkembangan naskah terbaru, siapa yang mengusulkan perubahan suatu pasal, hingga mengapa sebuah ketentuan tiba-tiba muncul dalam naskah akhir. Pertanyaannya sederhana, mengapa rapat pembentukan undang-undang harus terbuka kepada masyarakat?

Jawaban paling mendasar adalah karena Indonesia merupakan negara demokrasi sekaligus negara hukum. Kekuasaan membentuk undang-undang memang dijalankan melalui lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi. Namun, kewenangan tersebut pada akhirnya berasal dari rakyat. Masyarakat memiliki kepentingan yang sah untuk mengetahui bagaimana aturan yang akan mengikat kehidupan mereka dibentuk.

Pasal 20 UUD 1945 menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sementara Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR. Konstitusi telah menentukan siapa yang memiliki kewenangan dalam proses legislasi. Namun, kewenangan tersebut tidak berarti proses legislasi dapat dilakukan tanpa keterlibatan masyarakat. Demokrasi modern tidak cukup hanya diwujudkan melalui pemilihan umum (Pemilu) setiap lima tahun. Demokrasi juga membutuhkan kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi bagaimana wakil rakyat dan pemerintah menggunakan kewenangan setelah mereka terpilih.

Keterbukaan pembentukan peraturan juga memiliki dasar dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah asas keterbukaan. Secara sederhana, asas keterbukaan menghendaki agar masyarakat memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan. Keterbukaan harus hadir sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan. Keterbukaan tidak cukup hanya dengan mengumumkan bahwa sebuah undang-undang telah selesai dibuat.

Masyarakat perlu mempunyai kesempatan mengetahui apa yang sedang dibuat sebelum keputusan diambil. Jika naskah baru diberikan kepada publik setelah seluruh keputusan selesai, masyarakat memang memperoleh informasi, tetapi kehilangan kesempatan untuk memengaruhi substansi kebijakan.

Di sinilah perbedaan antara sekedar sosialisasi dan partisipasi. Sosialisasi pada dasarnya memberitahukan sesuatu yang telah diputuskan. Partisipasi memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pandangan ketika keputusan masih dapat berubah. Pembentukan undang-undang tentu membutuhkan keduanya. Namun, dalam negara demokrasi, partisipasi tidak boleh digantikan hanya dengan sosialisasi.

Pentingnya partisipasi masyarakat semakin kuat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memperkenalkan gagasan mengenai partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi yang bermakna tidak cukup hanya dengan mengundang masyarakat menghadiri forum. Setidaknya terdapat tiga unsur penting, yaitu hak untuk didengar pendapatnya, hak agar pendapat tersebut dipertimbangkan, dan hak untuk memperoleh penjelasan atas pendapat yang diberikan.

Konsep tersebut penting karena selama ini partisipasi publik terkadang hanya dipahami secara administratif. Pemerintah atau pembentuk undang-undang mengadakan diskusi, mengundang akademisi dan organisasi masyarakat, kemudian merasa kewajiban partisipasi telah selesai. Padahal, persoalannya bukan hanya berapa kali rapat dengar pendapat dilaksanakan. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah masukan masyarakat benar-benar dibaca dan dipertimbangkan. Jika suatu masukan ditolak, publik seharusnya dapat mengetahui alasan mengapa pilihan kebijakan yang berbeda akhirnya diambil.

Oleh karena itu, keterbukaan rapat menjadi sangat penting. Melalui rapat yang dapat diakses, masyarakat dapat mengetahui perdebatan di balik lahirnya suatu pasal. Publik dapat memahami mengapa sebuah usulan diterima, diubah, atau ditolak. Keterbukaan juga membantu masyarakat mengetahui siapa memperjuangkan apa dalam proses legislasi. Hal ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban politik. Anggota DPR dipilih masyarakat. Maka masyarakat wajar mengetahui sikap wakilnya ketika membahas kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.

Namun, rapat terbuka tidak harus dimaknai bahwa seluruh masyarakat harus datang secara fisik ke gedung parlemen. Perkembangan teknologi memungkinkan keterbukaan dilakukan melalui siaran langsung, publikasi rekaman rapat, risalah persidangan, serta penyediaan dokumen secara online. Yang lebih penting justru adalah akses terhadap dokumen. Rancangan undang-undang, naskah akademik, daftar inventarisasi masalah, dan perubahan naskah selama proses pembahasan seharusnya dapat diperoleh masyarakat dengan mudah. Sulit berbicara mengenai partisipasi bermakna apabila masyarakat diminta memberikan pendapat tetapi tidak mengetahui naskah yang sedang dibahas.

Bayangkan masyarakat diminta mengomentari sebuah rancangan undang-undang (RUU) pada hari Senin, tetapi versi terbaru naskahnya baru tersedia beberapa hari setelah forum selesai. Secara formal mungkin telah terjadi konsultasi publik, tetapi secara substansial masyarakat tidak memperoleh kesempatan yang memadai untuk memberikan masukan. Keterbukaan juga dapat meningkatkan kualitas undang-undang. Pemerintah dan DPR tentu memiliki tenaga ahli serta kemampuan penyusunan regulasi. Namun, tidak mungkin pembentuk undang-undang mengetahui seluruh persoalan yang terjadi di masyarakat.

Akademisi dapat memberikan analisis ilmiah. Organisasi profesi memahami persoalan di bidangnya. Pelaku usaha mengetahui kondisi ekonomi di lapangan. Organisasi masyarakat sipil dapat melihat dampaknya terhadap kelompok rentan. Sementara masyarakat yang akan terkena langsung suatu kebijakan dapat memberikan pengalaman yang mungkin tidak terlihat dari ruang rapat. Dengan demikian, partisipasi bukan hambatan bagi legislasi. Partisipasi dapat menjadi sarana menguji kualitas suatu rancangan sebelum menjadi hukum.

Keterbukaan juga dapat mencegah munculnya kecurigaan. Pembentukan undang-undang yang berlangsung tertutup mudah melahirkan dugaan bahwa terdapat kepentingan tertentu di balik suatu ketentuan. Benar atau tidaknya dugaan tersebut merupakan persoalan lain. Namun, ketertutupan menyediakan ruang yang sangat besar bagi ketidakpercayaan. Ketika dokumen tersedia, rapat dapat dipantau, dan alasan pengambilan keputusan dijelaskan, masyarakat dapat menilai proses tersebut berdasarkan informasi yang lebih lengkap.

Tentu bukan berarti seluruh bagian proses pemerintahan tanpa pengecualian harus selalu terbuka. Hukum mengenal informasi tertentu yang dapat dikecualikan berdasarkan alasan yang sah. Namun, pengecualian harus tetap menjadi pengecualian, bukan dijadikan alasan umum untuk menutup proses pembentukan kebijakan publik. Keterbukaan juga tidak berarti setiap tuntutan masyarakat harus diterima. Demokrasi tidak bekerja dengan cara demikian. Dalam sebuah rancangan undang-undang (RUU), sangat mungkin terdapat kelompok masyarakat yang memiliki pendapat saling bertentangan.

Tugas pembentuk undang-undang adalah mendengarkan berbagai kepentingan tersebut, mempertimbangkannya secara rasional, kemudian mengambil keputusan. Yang diperlukan masyarakat bukan jaminan bahwa semua usul akan diterima, tetapi jaminan bahwa suaranya mempunyai kesempatan yang wajar untuk didengar dan dipertimbangkan. Undang-undang memperoleh kekuatan mengikat dari sistem hukum. Namun, penerimaan masyarakat terhadap undang-undang juga sangat dipengaruhi oleh proses pembentukannya. Regulasi yang lahir melalui proses terbuka akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dibandingkan regulasi yang tiba-tiba hadir tanpa proses yang dapat dipahami publik.

Pertanyaan mengenai keterbukaan rapat pembentukan undang-undang sebenarnya bukan hanya persoalan apakah pintu ruang rapat dibuka atau ditutup. Persoalan yang lebih besar adalah apakah rakyat ditempatkan sebagai penonton atau sebagai bagian dari proses demokrasi. DPR dan pemerintah memang memiliki kewenangan konstitusional untuk membentuk undang-undang. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Undang-undang yang dibahas hari ini dapat mengatur kehidupan jutaan warga negara bertahun-tahun kemudian.

Jika masyarakat diwajibkan menaati undang-undang setelah disahkan, maka masyarakat juga patut diberikan ruang untuk mengetahui, mengawasi, dan menyampaikan pendapat ketika undang-undang itu sedang dibentuk. Di situlah keterbukaan legislasi menemukan maknanya, bukan hanya membuka rapat, tetapi membuka ruang bagi rakyat dalam pembentukan hukum yang nantinya akan mengikat mereka.

Komentar