InDepthNews.id (Natuna)-Pemerintah Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepuluan Riau menggelar musyawarah terkait dalam perubahan data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan tersebut bertempat di Gedung Pertemuan Kantor Desa Tanjung, Rabu (19/8/2026), sekitar pukul 08.30 WIB. Musyawarah dilakukan sebagai tindak lanjut atas adanya salah satu penerima BLT yang telah meninggal dunia.
Kepala Desa Tanjung Kabupaten Natuna Mat Nawawi, mengatakan perubahan penerima untuk bantuan dilakukan agar bantuan yang bersumber dari Dana Desa tetap dapat disalurkan ke masyarakat yang memenuhi kriteria, membutuhkan.
“Musyawarah tersebut bertujuan untuk menggantikan salah satu warga yang sudah meninggal dunia, dan sebagai penerima BLT kepada calon penerima lainnya yang kurang mampu,” ujar Mat Nawawi.
Dalam musyawarah tersebut, peserta membahas sejumlah nama yang diusulkan sebagai calon penerima pengganti. Nama-nama tersebut selanjutnya menjadi bahan pembahasan dalam proses penetapan penerima BLT Desa Tanjung.
Mat Nawawi menegaskan, perubahan penerima dalam BLT akibat penerima meninggal dunia dan bukan sekadar pergantian nama secara administratif. Menurutnya, proses tersebut harus dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan penggunaan Dana Desa.
“Perubahan nama penerima BLT di Desa Tanjung akibat penerima meninggal dunia bukan sekadar mengganti nama secara administratif. Regulasi Dana Desa mengatur bahwa apabila terjadi suatu perubahan keluarga penerima manfaat karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria, maka wajib dilakukan penggantian kepada calon penerima manfaat lainnya,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah desa perlu memastikan nama calon penerima dan pengganti benar-benar memenuhi kriteria penerima BLT serta proses penetapannya dilakukan secara terbuka melalui musyawarah desa.
“Pemerintah desa harus menetapkan keluarga penerima manfaat yang baru melalui mekanisme musyawarah desa khusus,” ucap Mat Nawawi.
Berpedoman pada Regulasi Dana Desa 2026
Mat Nawawi menjelaskan, pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, yang ditetapkan dan mulai berlaku pada 30 Desember 2025.
Menurutnya, regulasi tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah desa dalam melaksanakan program yang bersumber dari Dana Desa, termasuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Pergantian nama penerima BLT karena meninggal dunia dinilai penting untuk segera ditindaklanjuti agar tidak juga menimbulkan persoalan dalam proses penyaluran bantuan.
Pasalnya, BLT Dana Desa merupakan program yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara melalui Dana Desa. Karena itu, penerima bantuan harus merupakan masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
Transparansi Data Penerima Jadi Perhatian
Pemerintah Desa Tanjung juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses perubahan data penerima BLT. Setiap perubahan calon penerima perlu didasarkan pada hasil pendataan, pembahasan dan musyawarah serta dituangkan dalam dokumen
administrasi resmi pemerintah desa.
Dalam musyawarah tersebut, sejumlah nama calon penerima pengganti dicatat untuk selanjutnya dapat melalui proses verifikasi maupun penetapan sesuai mekanisme yang berlaku.
Dokumen berita acara musyawarah yang ditandatangani atas nama Kepala Desa Tanjung salah satu menjadi bagian dari administrasi pelaksanaan perubahan data calon penerima BLT Desa Tahun 2026.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah desa diharapkan dapat memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan sekaligus menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.
Musyawarah perubahan penerima BLT ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Pemerintah di Desa Tanjung untuk melaksanakan program bantuan secara transparan, tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Ilham)










Komentar