InDepthNews.id (Natuna)-Wilayah laut di Kecamatan Midai Kabupaten Natuna, menjadi sorotan tajam di tegah publik diduga adanya penangkapan ikan laut mengunakan bahan peledak (BOM) ikan yang dapat merusak tumbuh karang dan ekosistem biota laut serta secara tegas di larang oleh undang-undang Negara Republik Indonesia. Minggu 16/08/2026. Siang.
Informasi yang dihimpun dari kalangan nelayan menyebutkan adanya aktivitas yang diduga menggunakan bom ikan, yang dinilai tidak hanya meresahkan nelayan tradisional tetapi berpotensi dapat menghancurkan ekosistem laut.
Seorang narasumber inisial BK (50) sebagai nelayan di Kecamatan Midai juga mengaku khawatir apabila praktik penangkapan ikan dengan bahan-bahan peledak benar-benar terjadi di wilayah perairan laut Midai, namum peristiwa tersebut bukan kali ini terjadi tetapi melainkan susah cukup lama tampa di sentuh oleh aparat penegak hukum.
Informasi yang beredar di masyarakat menyebut seseorang berinisial J diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut, tampa ada rasa takut penegak hukum yang datang untuk menangkap oknum tersebut.
“Masyarakat sudah resa dengan adanya bahan-bahan peledak seperti bom untuk menangkap ikan di laut dengan getaran yang begitu luas mengakibatkan nelayan tradisional marasa terganggu.,”Tegasnya.
Ia menambahkan bahwa inisial J cukup kuat dan memiliki koneksi yang cukup luas sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menyentuh oknum tersebut. Saat dikonfirmasi oleh media ini melalui Via chat di WhatsApp.
“penangkapan ikan dengan mengunakan bahan peledak sudah cukup lama dan sampai saat ini masih berlanjut dengan jadwal yang sudah di susun oleh oknum tersebut untuk melancarkan aksinya., “Ucapnya.
Persoalan ini tidak semestinya berhenti didalam isu-isu yang sudah beredar di tengah masyarakat. Aparat terkait perlu melakukan verifikasi lapangan meminta keterangan dari para nelayan setempat menelusuri lokasi yang diduga menjadi titik aktivitas, serta mengamankan bukti dan apabila memang ditemukan indikasi penggunaan bahan-bahan peledak untuk menangkap ikan.
Nelayan Resah: Laut Bukan Tempat Mencari Ikan dengan Cara Merusak
Bagi nelayan tradisional, laut bukan hanya sekadar lokasi mencari ikan, tetapi merupakan sumber penghidupan yang harus dijaga keberlangsungannya.
Penggunaan bahan-bahan peledak didalam penangkapan ikan berpotensi menimbulkan dampak yang jauh lebih luas dibandingkan keuntungan sesaat yang diperoleh pelaku. Ledakan di bawah laut dapat merusak terumbu karang maupun habitat biota laut serta mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan (SDI).
“Kalau benar ada yang menggunakan bom, kami sangat resah. Kami mencari ikan dengan cara yang benar. Jangan sampai laut dirusak oleh ulah oknum.”
Para nelayan berharap aparat tidak menunggu sampai kerusakan semakin luas. Patroli dan pemeriksaan diwilayah perairan yang dicurigai dinilai penting.
Bukan Sekadar Pelanggaran, Ada Ancaman Pidana
Penggunaan bahan-bahan peledak untuk menangkap ikan di laut bukan persoalan sepele.
Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 8 melarang penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak dan alat, bangunan yang dapat membahayakan dalam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
Ketentuan pidananya diatur antara lain dalam Pasal 84.
Untuk setiap orang yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan-bahan peledak sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), ancamannya pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1,2 miliar.
Sementara itu, apabila pelakunya merupakan nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, atau anak buah kapal yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2), ancaman pidananya dapat mencapai 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1,2 miliar.
Sedangkan bagi pemilik kapal, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan dan atau operator kapal yang dengan sengaja melakukan usaha penangkapan ikan menggunakan bahan peledak sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3), ancamannya dapat mencapai 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp2 miliar.
Tidak berhenti di sana. Apabila tindakan tersebut juga terbukti mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan sumber daya ikan maupun lingkungannya, Pasal 86 ayat (1) UU Perikanan mengatur ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.
Kerusakan Terumbu Karang Bisa Memperberat Persoalan
Penggunaan bahan-bahan peledak juga memiliki dimensi hukum lingkungan maupun pengelolaan wilayah pesisir. Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memuat ketentuan pidana terhadap penggunaan bahan peledak yang mengakibatkan kerusakan ekosistem terumbu karang.
Pasal 73 mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 2 tahun maupun paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp2 miliar serta paling banyak Rp10 miliar untuk perbuatan memenuhi unsur sebagaimana ketentuan tersebut.
Karena itu, apabila hasil penyelidikan nantinya menemukan bahwa adanya penggunaan bahan peledak memang terjadi dan menyebabkan kerusakan ekosistem, aparat perlu menentukan pasal yang tepat berdasarkan fakta, alat bukti, lokasi kejadian, peran masing-masing pihak maupun dampak yang ditimbulkan.
Aparat Diminta Turun Tangan, Jangan Tunggu Laut Rusak
Nelayan Midai berharap dugaan tersebut agar segera dijawab dengan tindakan konkret.
Namun apabila ditemukan bukti adanya penggunaan bom ikan, masyarakat meminta aparat melakukan penindakan sesuai hukum tanpa pandang bulu.
Pertanyaan yang kini menunggu jawaban adalah:
Apakah benarkah masih ada aktivitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di perairan Midai, dan siapa yang berada di balik aktivitas tersebut?
Jawaban atas pertanyaan membutuhkan pemeriksaan lapangan, bukan sekadar rumor.
Hingga media ini menerbitkan berita tersebut, upaya konfirmasi ke inisial J dan aparat penegak hukum setempat belum membawakan hasil.
Media ini membuka ruang hak jawab dan konfirmasi bagi pihak yang disebut maupun pihak terkait lainnya.
(Ilham)










Komentar