InDepthNews.id (Lampung Selatan) – Berdasarkan data Samsat setempat, mayoritas wajib pajak yang memanfaatkan program keringanan (pemutihan) pajak di Lampung didominasi oleh kendaraan roda 4 (mobil) dan sepeda motor yang mengalami penunggakan selama satu hingga lima tahun.
Pemerintah Provinsi Lampung telah memberlakukan program keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Kebijakan ini sangat membantu pemilik kendaraan roda 4, karena Anda hanya perlu membayar pajak 1 tahun pokok berjalan ditambah 50% dari besaran pokok tunggakan tahun pertama.
Selain itu, terdapat insentif menarik lainnya, seperti diskon pokok PKB untuk wajib pajak taat dan keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Kepala UPT Samsat kalianda, Dra. Cinthia Pandanwangi, M.H, mengatakan pendapatan di bulan Juni mengalami peningkatan, dikarenakan ada program keringan pajak kendaraan dari tanggal 2 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
Hasil laporan di akhir bulan Juni 2026 pembayaran PKB mencapai Rp. 23.883.328.751 dan BBN-KB mencapai Rp. 28.527.148.232 kedua penerimaan PKB dan BBN-KB UPTD Pendapatan Wilayah Kalianda (Samsat Kalianda, Samsat Mall dan Samsat Mobil Keliling) mayoritas kendaraan roda empat.
“Alhamdulillah, per bulan Juni 2026, capaian kinerja UPT Samsat kalianda sudah mencapai 18,46 persen di PKB sedangkan BBN-KB mencapai 67,04 Persen,” ujar Kepala UPT Samsat kalianda, Dra. Cinthia Pandanwangi, M.H, saat ditemui wartawan selasa (30/6/2026).
Ia merinci, capaian tersebut bersumber dari berbagai jenis penerimaan pajak. Rinciannya meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp19.856.761.556, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) senilai Rp24.166.397.032.
Menurut Cinthia, angka yang cukup tinggi ini tidak lepas dari tingginya kesadaran masyarakat Kabupaten Lampung Selatan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya terkait pajak kendaraan bermotor.
Untuk terus meningkatkan pelayanan dan memudahkan akses masyarakat, UPT Samsat Kalianda Lampung Selatan telah membuka layanan gerai Samsat di 4 titik di wilayah 17 kecamatan di Lampung Selatan, pihaknya memperluas jangkauan layanan berkolaborasi pemerintah Kabupaten Lampung Selatan seperti UPT Pajak BPPRD dengan melakukan sosialisasi serta jemput bola, di sejumlah kecamatan, terutama yang lokasinya cukup jauh dari kantor induk Samsat di kalianda.
“Kami melihat ada potensi besar sehingga langkah tersebut diharapkan dapat semakin memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan tanpa harus menempuh perjalanan jauh,” jelasnya.
Selain itu, berbagai layanan juga terus digencarkan, antara lain pelayanan Samsat Keliling (Samling) yang rutin diselenggarakan ke berbagai kecamatan, serta layanan Samsat Setempat yang tersedia di kawasan perbelanjaan di Lampung Selatan dan sekitarnya.
Segala upaya tersebut dilakukan tidak hanya untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan memudahkan masyarakat, tetapi juga dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Selatan.
Cinthiapun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat yang telah tertib membayar pajak. Ia juga mengimbau agar partisipasi ini terus ditingkatkan demi mendukung pembangunan daerah.
“Kami mengapresiasi kepedulian masyarakat selama ini. Mari kita terus berperan aktif dalam membayar pajak, karena hasilnya akan kembali untuk kepentingan bersama,” pungkasnya.
Diketahu Pencapaian penerimaan pajak daerah secara keseluruhan di Provinsi Lampung hingga awal Juni 2026 berhasil mencapai angka Rp 3,32 triliun, atau tumbuh sebesar 30,71% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Khusus untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menargetkan pendapatan sebesar Rp 1,3 triliun melalui program keringanan pembayaran pajak.
Berikut adalah rincian terkini mengenai program dan target Pajak Kendaraan di wilayah Anda:
- Realisasi Pendapatan Daerah: Hingga pekan kedua bulan Juni, total realisasi pendapatan daerah Provinsi Lampung mencapai Rp 2,56 triliun. Mengingat realisasi tersebut masih di bawah 50% dari target APBD Rp 7 triliun, Pemprov telah menggelar rapat optimalisasi untuk menggenjot pendapatan, termasuk dari sektor pajak kendaraan.
- Kebijakan Keringanan Pajak (Keringanan PKB): Pemprov Lampung meluncurkan program pemutihan/keringanan pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang menunggak cukup membayar pokok tunggakan selama 1,5 tahun tanpa denda dan bebas dari tunggakan pajak lama.
- Masa Berlaku: Kebijakan ini berlangsung selama tiga bulan penuh, mulai dari 2 Juni hingga 31 Agustus 2026 (Maulana)










Komentar