InDepthNews. Id (Natuna)-Forum Komunikasi (Forkom) P3K Paruh Waktu Kabupaten Natuna, Provinsi Kepuluan Riau (Kepri) berharap adanya kepastian regulasi terkait pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14 (Tunjangan Hari Raya atau THR) bagi PPPK Paruh Waktu di daerah tersebut.
Ketua Forkom PPPK Paruh Waktu Kabupaten Natuna, Wan Alfiyar, S.E.I, menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan bukanlah bentuk kritik terhadap Pemerintah Kabupaten Natuna maupun Bupati Natuna, melainkan sebagai upaya membangun komunikasi yang konstruktif demi terwujudnya rasa keadilan bagi PPPK Paruh Waktu.
Menurut Wan Alfiyar, hingga saat ini PPPK Paruh Waktu masih menunggu kepastian regulasi terkait berbagai hak kepegawaian, termasuk mengenai kemungkinan pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14. Saat dikonfirmasi oleh media ini melalui Chat di WhatsApp. Kamis 25/06/2026.
“Kami memahami bahwa pemerintah daerah bekerja berdasarkan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, aspirasi yang kami sampaikan bukan meminta sesuatu di luar aturan tetapi melainkan berharap apabila regulasi memberikan ruang dan kemampuan keuangan dari daerah memungkinkan, maka hak berupa gaji ke-13 dan gaji ke-14 bagi PPPK Paruh Waktu dapat menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, secara umum kebijakan mengenai gaji ke-13 dan tunjangan hari raya bagi aparatur negara selama ini ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui regulasi yang diterbitkan setiap tahun. Pelaksanaannya pun harus mengacu pada ketentuan penganggaran serta kemampuan keuangan negara maupun daerah.
Sementara itu, skema penataan PPPK Paruh Waktu saat ini masih merupakan bagian dari kebijakan penyelesaian tenaga non-ASN yang terus berproses.
Karena berbagai aspek yang berkaitan dengan hak keuangan dan kesejahteraan PPPK Paruh Waktu masih memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui regulasi pelaksana yang lebih jelas dan komprehensif.
Wan Alfiyar menilai bahwa keberadaan PPPK Paruh Waktu di Natuna memiliki peran yang penting dalam mendukung pelayanan publik maupun termasuk di Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah perbatasan sekaligus garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Natuna memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri sebagai daerah perbatasan. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan aparatur yang menjalankan tugas pelayanan publik di wilayah ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Forkom PPPK Paruh Waktu Kabupaten Natuna menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam proses penataan aparatur.
Di sisi lain organisasi tersebut berharap pemerintah daerah Kabupaten Natuna dapat menghadirkan regulasi agar dapat memberikan kepastian hukum, rasa keadilan dan jaminan keberlanjutan bagi PPPK Paruh Waktu di masa mendatang.
“Harapan kami sederhana yakni adanya kepastian regulasi yang dapat menjadi dasar bagi peningkatan kesejahteraan PPPK Paruh Waktu secara bertahap dan berkeadilan. Dengan demikian, para pegawai dapat bekerja lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tutup Wan Alfiyar.
(Ilham)










Komentar