JAKARTA – Penanganan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kalimantan Selatan kembali menjadi sorotan. Lembaga Investasi Anggaran Publik (LINAP) mempertanyakan tindak lanjut KPK terhadap dugaan keterlibatan korporasi dalam perkara yang sebelumnya telah menyeret sejumlah pihak ke meja hijau.
Sorotan tersebut muncul setelah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin dalam perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bjm yang telah menjatuhkan vonis terhadap mantan Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan Ahmad Solhan, serta dua pihak pemberi suap, yakni Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto.
Namun menurut LINAP, masih terdapat sejumlah fakta persidangan yang dinilai perlu ditindaklanjuti lebih jauh oleh penyidik KPK.
Ketua Umum LINAP, Januari Simangunsong, menilai masih terdapat ruang yang perlu dijelaskan kepada publik terkait konstruksi perkara secara menyeluruh.
Menurutnya, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdapat dugaan aliran dana yang nilainya mencapai sekitar Rp10 miliar dan disebut berkaitan dengan PT AKL.
“Publik berhak mengetahui secara terang benderang bagaimana keseluruhan aliran dana dalam perkara ini. Jika memang terdapat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tentu perlu dijelaskan bagaimana tindak lanjut hukumnya,” ujar Januari dalam keterangannya.
LINAP mempertanyakan mengapa hingga kini belum terlihat adanya perkembangan hukum terhadap dugaan keterlibatan korporasi yang disebut dalam persidangan tersebut.
Rekomendasi Hakim Jadi Sorotan
Menurut Januari, perhatian publik semakin besar setelah muncul informasi bahwa Majelis Hakim Tipikor Banjarmasin memberikan catatan agar fakta-fakta yang berkembang dalam persidangan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
Hal itu, menurutnya, menjadi alasan mengapa masyarakat sipil terus meminta transparansi dari KPK terkait arah penyelidikan maupun pengembangan perkara.
“Yang dibutuhkan publik adalah kepastian hukum dan keterbukaan informasi. Jika memang ada fakta yang perlu didalami, maka proses hukum harus berjalan secara profesional dan objektif,” katanya.
Selain dugaan aliran dana, LINAP juga menyoroti proyek bernilai sekitar Rp295 miliar yang dikaitkan dengan perusahaan tersebut.
Menurut organisasi itu, proyek yang masih berjalan tersebut perlu mendapatkan perhatian dari lembaga pengawas guna memastikan seluruh proses pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam konteks tersebut, LINAP mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit apabila ditemukan alasan dan dasar hukum yang memadai.
“Audit penting dilakukan sebagai bagian dari pengawasan penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek yang bersumber dari keuangan negara,” ujar Januari.
LINAP juga menyinggung informasi yang beredar mengenai dugaan keterkaitan perusahaan tersebut dengan seorang tokoh politik nasional.
Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat putusan pengadilan maupun pernyataan resmi aparat penegak hukum yang menyatakan adanya keterlibatan tokoh dimaksud dalam perkara OTT Kalimantan Selatan.
Karena itu, seluruh informasi yang berkembang masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum yang sah dan transparan.
Dalam negara hukum, spekulasi tidak dapat menggantikan alat bukti. Namun di sisi lain, pertanyaan publik juga tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa penjelasan.
LINAP menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati asas praduga tak bersalah terhadap seluruh pihak yang namanya disebut dalam berbagai informasi yang beredar.
Namun demikian, mereka meminta KPK memberikan kejelasan mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi yang berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Yang kami dorong adalah transparansi dan penegakan hukum yang konsisten. Jika memang ada fakta baru, maka harus ditindaklanjuti. Jika tidak ada unsur pidana, publik juga berhak mendapatkan penjelasan yang terang,” tegas Januari.
Kasus OTT Kalimantan Selatan yang semula dianggap telah selesai melalui putusan pengadilan kini justru memunculkan pertanyaan baru. Publik menunggu, apakah perkara ini akan berhenti pada para pihak yang telah divonis, atau berkembang lebih jauh menyentuh dugaan keterlibatan pihak lain yang sempat mencuat dalam persidangan.
Jawaban atas pertanyaan itu kini berada di tangan aparat penegak hukum. Sebab dalam perkara korupsi, yang dicari bukan hanya siapa yang menerima dan menyerahkan uang, tetapi juga apakah seluruh mata rantai yang terkait telah benar-benar terungkap.(Napitupulu) ***










Komentar