Negara vs Oligarki: Pertarungan Sengit Rebut Kendali Kekayaan Alam Indonesia

InDepthNews.id (Jakarta) – Di tengah bayang-bayang ketidakpastian ekonomi global, sebuah diskusi krusial bertajuk “Negara vs Oligarki: Siapa yang Mengendalikan Kekayaan Bangsa” digelar secara terbatas di Jakarta pada Sabtu, 6 Juni 2026. Bertempat di Rumah Keluarga Besar PII, Forum Diskursus Kebangsaan “Majelis Sabtu” ini mempertemukan para aktor lintas organisasi, ekonom senior, dan inisiator gagasan untuk membedah sengkarut pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia yang kian mengkhawatirkan.

Dalam diskusi yang bermula pada Pukul 10.00 Pagi sampai Pukul 12.00 WIB tersebut, para tokoh menyoroti adanya indikasi kuat bahwa kelompok oligarki sedang melancarkan reaksi keras untuk menggoyang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Perlawanan ini mencuat tepat ketika pemerintah berupaya memperketat kontrol negara atas komoditas strategis melalui holding BUMN, demi menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Modus “Sempurna” Pencurian Devisa Negara.

Ekonom senior, Prof. Dr. Fuad Bawasier, membongkar bagaimana praktik illegal mining (pertambangan liar) dan manipulasi ekspor (under-invoicing) selama ini telah merugikan negara dalam skala raksasa.

Sebagai contoh, nilai ekspor batubara yang dilaporkan mencapai 24 miliar USD dan paduan logam (alloy) sebesar 16 miliar USD. Namun, angka tersebut dinilai hanyalah sebagian kecil dari fakta di lapangan.

“Volume ekspornya sangat besar, tetapi nilai ekspor yang dilaporkan dikecilkan (under-invoicing). Dananya kemudian disimpan di luar negeri. Ini adalah sebuah pencurian SDA yang sangat sempurna,” ujar Fuad Bawasier.

Dampak makroekonominya sangat ironis. Indonesia mengalami lonjakan ekspor yang tinggi, namun nilai tukar Rupiah justru terus melemah dan tidak mendapatkan efek positif dari kekayaan alam tersebut. Hal ini terjadi karena pasokan dolar hasil ekspor tidak benar-benar masuk dan beredar di dalam negeri, melainkan diparkir di luar negeri oleh para oligarki.

Kondisi ini sangat kontras dengan stabilitas mata uang Riyal Arab Saudi, yang sejak tahun 1960 tetap kokoh pada level 3,75 Riyal per 1 USD karena tata kelola devisa yang kuat.

Oligarki Goyang Pemerintah Lewat Media dan NGO

Reaksi pasar dan fluktuasi indeks saham belakangan ini dinilai bukan cerminan dari kinerja fundamental perusahaan, melainkan akibat dari “jebakan komersial” di sekeliling pemerintah.

Ada kesan kuat bahwa pasar sengaja meninggalkan negara karena tidak senang dengan kebijakan holding BUMN yang mulai mengambil alih pengelolaan komoditas basah seperti bijih nikel dan Crude Palm Oil (CPO).

Fuad Bawasier bahkan menyamakan pola gerakan oligarki saat ini dengan penetrasi yang dilakukan oleh IMF untuk menjatuhkan pemerintahan Soeharto di masa lalu.

“Oligarki yang tidak berjiwa nasionalis dan hanya mementingkan pribadi ini mulai bergerak. Mereka menggerakkan media massa serta LSM/NGO untuk mendelegitimasi dan menjatuhkan pemerintahan Prabowo yang ingin mengembalikan pengelolaan kekayaan SDA ke tangan negara,” tegasnya.

Oleh karena itu, para panelis sepakat bahwa ini adalah masa-masa sulit di mana pemerintah harus diberikan dukungan penuh (support) untuk melawan tekanan tersebut.
Sengkarut Konstitusi dan Ancaman “Dutch Disease”.

Dari perspektif hukum dan kebijakan, Dr. Resa menyoroti adanya masalah serius dalam interpretasi dan implementasi Pasal 33 UUD 1945. Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan 5 aspek dalam frasa “dikuasai oleh negara termasuk Perencanaan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan itu pada praktiknya regulasi kita masih sering terjebak dalam mekanisme pasar liberal.

Dr. Resa juga mengingatkan risiko Dutch Disease (Penyakit Belanda), merujuk pada sejarah Belanda yang sempat mengalami booming migas tetapi gagal mengembangkan industri manufakturnya, sehingga berakibat fatal bagi perekonomian jangka panjang. Indonesia harus segera melakukan diversifikasi dan tidak boleh hanya bergantung pada industri ekstraktif (keruk-jual) seperti batubara dan nikel.

“Kita harus melihat bagaimana Elon Musk membangun kekayaan dari industri teknologi, bukan industri ekstraktif. Indonesia juga harus mulai memperluas definisi cabang produksi penting ke sektor strategis masa depan, seperti teknologi informasi dan keamanan peladen (server),” jelas Dr. Resa.

Solusi Kedepan: Konsolidasi Kekayaan dan Distribusi

Di akhir diskusi, forum merumuskan beberapa solusi cerdas untuk masyarakat dan rekomendasi bernas bagi pemerintah: perlunya Optimalisasi Pengelolaan DSI (Danantara Sumberdaya Indonesia) Pembentukan atau optimalisasi lembaga ini mutlak diperlukan untuk menekan kerugian ekspor, mencegah kebocoran devisa, serta meningkatkan keuntungan negara.

Penguatan Hilirisasi dan Industrialisasi Berkeadilan: Mengadopsi kembali konsep begawan ekonomi Prof. Sumitro Djojohadikusumo mengenai distribusi kekayaan dan industrialisasi. Kebijakan tidak boleh hanya mementingkan skala ekonomi (economic of scale), melainkan harus berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup penghidupan publik.

Perlunya Membangun Budaya Teknokrat: Political will (kemauan politik) dari Presiden Prabowo sudah sangat kuat, namun hal ini harus diimbangi dengan kultur teknokrat yang bersih dan kompeten di jajaran pemerintahan agar tidak disusupi oleh kaki tangan oligarki.

Langkah tegas negara untuk menentukan komoditas mana saja yang wajib dikuasai penuh oleh BUMN menjadi pembatas yang jelas. Strategi ini murni dilakukan demi mewujudkan konsolidasi seluruh kekayaan negara yang kemudian didistribusikan secara adil untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. (Yani)

Komentar