InDepthNews.id (Lampung Selatan) — Di tengah derasnya sorotan dugaan pungutan liar di dalam Lapas Kelas IIA Kalianda, pihak lapas justru menggelar deklarasi anti pungli dan razia HALINAR (Handphone, Pungli, dan Narkoba). Namun langkah tersebut belum sepenuhnya mampu meredam keraguan publik.
Alih-alih menutup polemik, deklarasi dan razia internal itu justru memunculkan pertanyaan baru. Sebagian masyarakat menilai langkah tersebut terkesan lebih sibuk membangun citra ketimbang menjawab substansi dugaan yang berkembang.
Sebelumnya, pihak Lapas Kalianda telah membantah adanya praktik pungli berdasarkan hasil pemeriksaan internal. Salah satu staf lapas yang sempat disebut akun media sosial Kalianda16 juga disebut telah menyangkal tudingan tersebut setelah dikonfirmasi oleh pimpinan lapas.
Kalapas Kalianda, Beni Nurrahman, bahkan menyebut informasi yang beredar melalui media sosial sebagai hoaks. Namun hingga kini, belum terlihat langkah hukum resmi terhadap pihak yang dianggap menyebarkan tudingan tersebut.
Situasi itu membuat sebagian masyarakat mulai mempertanyakan sejauh mana keyakinan pihak lapas terhadap bantahan yang mereka sampaikan sendiri. Sebab apabila informasi tersebut benar-benar dianggap fitnah dan mencemarkan nama institusi, publik menilai semestinya ada upaya hukum yang tegas untuk membuktikannya.

Sapta, warga Kalianda, mengaku heran dengan sikap pihak lapas yang hanya sebatas membantah tanpa membawa persoalan itu ke ranah hukum.
“Kalapasnya bilang postingan Kalianda16 itu hoax, apa dasarnya. Kalau memang hoax dan dianggap mencemarkan nama baik, kenapa tidak dilaporkan saja? Jadi publik juga bisa tahu mana yang benar dan mana yang fitnah,” ujar Sapta.
Ia juga menyoroti hilangnya salah satu unggahan akun Kalianda16 yang sebelumnya kembali memuat tudingan terhadap oknum petugas lapas berpangkat komandan regu (dandru) terkait dugaan penganiayaan warga binaan.
Menurut Sapta, hilangnya unggahan tersebut justru memunculkan spekulasi baru di tengah masyarakat.
“Dulu sempat ramai lagi kan, akun itu unggah soal salah satu oknum dandru. Tapi tidak lama postingannya hilang. Sampai sekarang juga akun itu sudah tidak pernah lagi bahas lapas. Masyarakat jadi bertanya-tanya sendiri,” katanya.
Sorotan serupa datang dari Rian, warga Kalianda lainnya. Ia menilai razia internal yang dilakukan pihak lapas sulit menjawab dugaan permainan oknum apabila pelaksanaannya sudah diketahui terlebih dahulu.
“Kalau razia dilakukan dengan pihak lapas sudah siap, masyarakat pasti bertanya-tanya apakah benar bisa membongkar dugaan permainan di dalam. Yang ingin diketahui publik itu apakah memang hanya oknum tertentu atau ada pola yang lebih luas,” kata Rian.
Sementara itu, H (inisial), warga lainnya, mengaku keluarganya pernah merasakan beban ekonomi saat salah satu anggota keluarganya menjadi warga binaan di Lapas Kalianda.
“Saya ingat dulu orang tua sampai pusing cari uang tiap bulan. Ada saja kebutuhan yang harus dibayar,” ujarnya sambil meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Munculnya berbagai tanggapan masyarakat tersebut membuat tekanan terhadap pimpinan Lapas Kalianda semakin besar. Publik kini tidak hanya menunggu bantahan, tetapi juga langkah konkret dan terbuka untuk membuktikan bahwa dugaan praktik pungli maupun permainan oknum di dalam lapas benar-benar tidak terjadi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Lapas Kalianda belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dorongan masyarakat agar polemik tersebut dibawa ke ranah hukum guna menjawab keraguan publik secara terang-benderang.(Ar.mcl/Tim)










Komentar