Kepala Desa Kelong Kunjungan ke China Disorot, Sengketa Lahan PT BAI Belum Terjawab

InDepthNews.id (Bintan)-Polemik dugaan penyerobotan lahan oleh PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) di wilayah Desa Kelong, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, terus menjadi sorotan publik.

Kepala Desa Kelong, Alimin, secara tegas membantah adanya keluhan masyarakat terkait kompensasi atau ganti rugi lahan yang disebut-sebut belum dibayarkan oleh pihak perusahaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Alimin saat dikonfirmasi oleh awak media di kawasan Warung Kopi Pantai Indah, Kecamatan Bintan Timur, Jumat (10/04/2026) siang.

Menurut Alimin, hingga saat ini tidak ada skema ganti rugi terhadap lahan yang dilakukan oleh PT BAI kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa bantuan yang diberikan perusahaan bersifat sosial, bukan kompensasi atas pembebasan lahan.

“Sejauh ini tidak ada ganti rugi terhadap pembebasan lahan. Yang ada hanya bantuan sosial seperti sembako dan bantuan lainnya untuk masyarakat,” ujar Alimin.

RDP DPRD Ungkap Klaim Warga

‎Sebelumnya, isu ini mencuat didalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Bintan melibatkan masyarakat terdampak.

Dalam forum tersebut, sejumlah warga mengklaim bahwa lahan mereka telah digunakan tanpa adanya kompensasi yang jelas dari pihak perusahaan.

Menanggapi hal itu, Alimin mengaku telah meminta masyarakat untuk dapat menunjukkan bukti kepemilikan lahan yang dimaksud dapat ditindaklanjuti.

“Saya sudah tanya langsung dalam rapat, tanah mana yang diberi kompensasi. Saya minta warga tunjukkan bukti agar bisa kita bantu selesaikan,” tegasnya.

Sikap Kades: Tidak Ada Kompensasi, Hanya Bantuan Sosial

Alimin menegaskan posisinya sebagai kepala desa yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik maksimal kepada masyarakat. Namun ia kembali menekankan bahwa tidak ada kewajiban kompensasi dari PT BAI terkait lahan yang dipersoalkan.

“Pada intinya, tidak ada istilah untuk kompensasi ganti rugi tanah dari PT BAI. Yang ada hanya bantuan sosial kepada masyarakat,” ujarnya.

Sorotan Perjalanan ke China

Dalam kesempatan yang sama, Alimin menanggapi isu terkait perjalanannya ke China yang sempat menjadi perhatian publik.

Ia juga menjelaskan bahwa kunjungan tersebut juga merupakan bagian dari kegiatan resmi pemerintah dalam rangka studi banding.

Menurutnya, perjalanan tersebut berkaitan dengan rencana pengelolaan dan alokasi lahan oleh PT BAI, khususnya untuk kegiatan pengeboran sampel.

“Saya ke China dalam rangka studi banding terkait alokasi lahan untuk kegiatan pengeboran dan sampel oleh PT BAI. Perjalanan itu resmi dan sudah diketahui Camat serta Bupati Bintan, lengkap dengan surat rekomendasi,” jelasnya.

Investigasi: Transparansi Dipertanyakan

Meski bantahan telah disampaikan, sejumlah pihak menilai polemik ini belum sepenuhnya terang. Minimnya transparansi terkait status lahan, mekanisme pembebasan, serta bentuk kerja sama antara perusahaan dan masyarakat menjadi titik krusial yang perlu ditelusuri lebih dalam.

Sejumlah warga yang enggan disebutkan namanya inisial AB mengaku masih mempertanyakan kejelasan status tanah mereka.

Mereka juga berharap bhawa adanya pendampingan hukum dan keterlibatan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memastikan hak-hak masyarakat tidak terabaikan.

Perlu Audit Independen

Pengamat kebijakan publik menilai kasus ini perlu ditangani secara terbuka dan objektif. Audit independen terhadap status lahan serta proses penguasaan wilayah oleh perusahaan dinilai penting guna menghindari konflik berkepanjangan.

‎Jika tidak segera diselesaikan secara transparan, polemik ini berpotensi memicu ketegangan sosial di tengah masyarakat serta merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah desa dan daerah.

(Ilham)

Komentar