InDepthNews.id (Batam) – Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) menjadi tuan rumah penyelenggaraan Seminar Nasional Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA).
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 8 hingga 10 April 2026 tersebut digelar di Swiss-Belhotel Batam dan diikuti oleh jaksa dari seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring.
Kepala Kejati Kepri J. Devy Sudarso melalui Kasi Penkum Senopati, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi kepada Jaksa Agung RI Prof. Dr. ST. Burhanuddin serta Ketua Umum PERSAJA Prof. Dr. Asep Nana Mulyana yang telah mempercayakan Kepri sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan nasional tersebut.
Seminar Nasional mengangkat tema “Komersialisasi Hak Cipta Lagu dan Merek dalam Perspektif Penegakan Hukum”, sementara Bimtek membahas penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Tema ini dinilai penting mengingat peran HKI dalam mendukung ekonomi kreatif serta semakin kompleksnya pelanggaran di era digital.
Selain itu, KUHAP baru dinilai membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana, termasuk perlindungan hak tersangka dan korban serta penyesuaian dengan perkembangan teknologi, sehingga memerlukan pemahaman yang komprehensif bagi aparat penegak hukum.
Peserta luring berasal dari Kejati dan Kejari se-Sumatera yang meliputi 10 provinsi. Kegiatan ini juga diikuti oleh jajaran Polda Kepri, para Kapolres, unsur pengadilan, serta instansi terkait lainnya.
Selama tiga hari pelaksanaan, kegiatan diisi oleh berbagai narasumber dari internal Kejaksaan, Polri, akademisi, praktisi hukum, hingga pejabat negara. Diskusi panel membahas isu strategis terkait perlindungan dan komersialisasi HKI serta tantangan implementasi KUHAP baru.
Kegiatan ditutup oleh Plt Sekretaris JAM Pidum Dr. Undang Mugopal, S.H., M.Hum., dan diakhiri dengan sesi foto bersama.
Kajati Kepri J. Devy Sudarso menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman terkait HKI serta menyelaraskan persepsi dalam penerapan KUHAP baru, khususnya dalam penanganan perkara di bidang kekayaan intelektual. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Kejaksaan, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya. (Leni)










Komentar