InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) memperkuat sinergi kelembagaan dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepulauan Riau dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau melalui penandatanganan perjanjian kerja sama, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Sasana Baharuddin Lopa Kejati Kepri ini menjadi langkah strategis dalam mendukung kepastian hukum, khususnya terkait pengelolaan tanah wakaf dan tempat peribadatan.
Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi inventarisasi dan identifikasi tanah wakaf serta tempat ibadah, dukungan data dan informasi, percepatan sertifikasi, hingga pemberian bantuan hukum baik litigasi maupun non-litigasi. Selain itu, kerja sama juga mencakup pemberian pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara guna memitigasi risiko hukum.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, J. Devy Sudarso, dalam sambutannya menegaskan bahwa perjanjian ini merupakan wujud nyata komitmen bersama antarinstansi dalam memperkuat sinergi, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang hukum perdata dan tata usaha negara.
“Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia juga menyebut, kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan koordinasi antarinstansi, terutama dalam pengelolaan aset, penyelesaian permasalahan pertanahan, serta pelayanan keagamaan yang memiliki dimensi hukum.
Lebih lanjut, Kajati Kepri menjelaskan bahwa Kejaksaan tidak hanya memiliki kewenangan di bidang pidana, tetapi juga berperan dalam bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Melalui kewenangan tersebut, Kejaksaan dapat bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara yang memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum kepada instansi pemerintah.
“Kejati Kepri siap memberikan dukungan hukum kepada Kanwil BPN dan Kanwil Kemenag, baik dalam upaya pencegahan, penyelesaian sengketa, maupun pengamanan aset negara,” tegasnya.
Dengan sinergi yang kuat, diharapkan potensi permasalahan hukum dapat diminimalisasi serta tata kelola pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien.
Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan mampu memperkuat komunikasi dan koordinasi antarinstansi sehingga setiap permasalahan hukum dapat ditangani secara cepat, tepat, dan profesional.
“Kerja sama ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus diimplementasikan secara nyata di lapangan,” tambahnya.
Kejati Kepri menyambut baik terjalinnya kerja sama tersebut sebagai langkah konkret dalam meningkatkan sinergi antarinstansi pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau.
“Semoga perjanjian ini menjadi landasan kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas,” tutupnya.
Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan antara Kejati Kepri, Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau, dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Kerja sama serupa juga ditandatangani oleh Kejaksaan Negeri, Kantor Pertanahan, dan Kantor Kementerian Agama di wilayah Tanjungpinang, Batam, dan Bintan.(Leni)










Komentar