Larangan Gratifikasi Diuji, Dugaan Permintaan THR di Kalianda Bayangi Komitmen Pemkab Lampung Selatan

InDepthNews.id (Lampung Selatan) — Tradisi berbagi hampers dan Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Idul Fitri memang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat. Namun di lingkungan pemerintahan, praktik tersebut memiliki batas tegas: tidak boleh berkaitan dengan jabatan maupun kewenangan.

 

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebenarnya telah lebih dulu mengantisipasi potensi penyimpangan. Melalui Surat Edaran Bupati Nomor 20 Tahun 2026 tertanggal 2 Maret 2026, Bupati Radityo Egi Pratama secara jelas melarang seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat menerima bingkisan Lebaran dalam bentuk apa pun yang berpotensi sebagai gratifikasi.

 

Larangan itu juga mencakup praktik meminta THR, baik secara pribadi maupun mengatasnamakan instansi. Kebijakan ini ditujukan untuk mencegah konflik kepentingan serta menjaga integritas birokrasi di daerah.

 

Namun, kondisi di lapangan memunculkan cerita berbeda.

Sejumlah kepala desa di Kecamatan Kalianda mengaku mendapat permintaan THR yang diduga berasal dari Camat Kalianda, Ruris Abdani. Permintaan tersebut disebut tidak disampaikan secara langsung, melainkan melalui bahasa halus yang dinilai memberi tekanan tersirat.

 

Salah satu kepala desa yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan dilema yang dihadapi. Di satu sisi, kondisi keuangan desa terbatas. Di sisi lain, ada rasa sungkan untuk menolak.

 

“Ya, minta secara terang-terangan enggak ya bang, tapi bahasanya sambil becanda gitu. Kita jadi nggak enak. Akhirnya kita kasih, nilainya ya seniat kita aja sih,” ungkapnya.

 

Situasi ini memunculkan pertanyaan serius. Apakah praktik gratifikasi kini berubah bentuk menjadi lebih terselubung, memanfaatkan relasi kekuasaan tanpa harus diucapkan secara gamblang?

 

 

Dikonfirmasi terpisah melalui sambungan telepon, Ruris Abdani membantah keras tudingan tersebut. Ia menegaskan tidak pernah meminta maupun menerima THR dari kepala desa.

 

“Nggak ada itu. Saya tidak pernah minta THR kepada siapa pun, termasuk ke kades. Saya juga tidak pernah terima apa pun dari kades,” ujarnya.

 

Polemik ini menjadi ujian nyata bagi efektivitas kebijakan anti-gratifikasi di lingkungan Pemkab Lampung Selatan. Surat edaran yang tegas berpotensi kehilangan makna jika tidak diiringi pengawasan ketat serta keberanian menindak dugaan pelanggaran.

 

Menjelang Lebaran, publik kini menanti konsistensi. Apakah komitmen pemberantasan gratifikasi benar-benar ditegakkan, atau sekadar berhenti sebagai imbauan di atas kertas.(Ar.mcl)

Komentar