JAKARTA — Harapan publik untuk mendapat klarifikasi langsung justru berakhir antiklimaks. Kabid Humas Polda Metro Jaya yang dijadwalkan hadir dalam podcast Raya TV atas undangan Pemimpin Redaksi Ratas TV, tiba-tiba menolak tampil tanpa penjelasan terbuka.
Sikap ini memicu kekecewaan sekaligus kemarahan Ketua Umum Perisai Kebenaran Nasional (PKN), Mangapul Sirait, yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk penghindaran dari isu serius.
Mangapul Sirait menyatakan akan melaporkan Kabid Humas Polda Metro Jaya ke Divisi Propam Polri, menyusul polemik dugaan kejanggalan penanganan barang bukti narkotika dalam perkara yang menyeret klien LKBH PKN, Tatang Sutarlan dan Usman Sitorus.
Kasus ini bermula dari pengaduan istri Tatang Sutarlan ke kantor PKN. Dalam pengaduan tersebut disebutkan adanya perbedaan signifikan jumlah barang bukti narkoba. Versi keluarga dan saksi menyebut 34 kilogram, sementara dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tercantum 30 kilogram.
“Selisih empat kilogram itu bukan selisih timbangan cabai di pasar. Itu nilainya bisa mencapai Rp4 miliar,” ujar Bang Rait, sapaan akrabnya kepada Indepth News di kantornya, Rabu (4/2).
Menurut Bang Rait, istri para terdakwa Sri Astuti dan Sri Wahyuni sempat mempertanyakan perbedaan jumlah tersebut kepada penyidik Polres Tangerang Selatan. Jawaban yang mereka terima justru dinilai janggal, agar hukuman menjadi lebih ringan.
Pernyataan tersebut oleh PKN kemudian disampaikan melalui akun media sosial Humas PKN dan viral hingga puluhan juta tayangan. Dalam kontennya, PKN bahkan menyebut adanya dugaan pembusukan barang bukti, dengan menyinggung pemusnahan narkoba di Mabes Polri pada 29 Oktober 2025, yang salah satunya berasal dari perkara tersebut.
Ketika polemik makin membesar, Ratas TV mengundang Mangapul Sirait dan Kabid Humas Polda Metro Jaya untuk duduk bersama dalam satu forum podcast terbuka. Namun, saat acara hendak dimulai, Kabid Humas disebut mendadak menyatakan tidak bersedia hadir, tanpa penjelasan resmi ke publik.
Alih-alih klarifikasi, Mangapul mengaku justru menerima video pengakuan Tatang Sutarlan dari dalam lapas, saat Pimred Ratas TV mencoba mengkonfirmasi keterangan dari pihak Ketua Umum PKN.
Dalam video itu menyatakan barang bukti berjumlah 30 kilogram. PKN menduga kuat video tersebut dibuat di bawah tekanan, bahkan menyebut adanya dugaan oknum aparat yang mendatangi terdakwa saat masih berada di Lapas Pemuda Tangerang.
Namun fakta di persidangan justru bergerak ke arah berbeda. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Tangerang Kota, jaksa penuntut umum disebut gagal membacakan dakwaan secara sah, karena:
– Dakwaan tidak dibubuhi cap resmi (cacat formil)
– Jumlah barang bukti dipersoalkan dan ditolak oleh terdakwa serta penasihat hukum
“Yang 34 kilogram itu ada saksi. Yang 30 kilogram itu justru bermasalah. Ini logika hukum sederhana,” tegas Bang Rait.
Ia menilai ketidakhadiran Kabid Humas Polda Metro Jaya dalam forum terbuka sebagai sinyal buruk transparansi. Mangapul membandingkan dengan respons cepat humas kepolisian pada kasus-kasus lain, seperti peristiwa kebakaran atau kriminal umum, yang kerap langsung disampaikan ke publik.
“Kalau soal narkoba, tiba-tiba sunyi. Padahal ini menyangkut nyawa hukum, bahkan ancaman pidana mati,” katanya.
Ia juga mengaku dirinya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran hoaks dan pencemaran nama baik melalui akun media sosial yang ia klaim bukan miliknya.
Ia menegaskan, delik pencemaran adalah delik aduan absolut, yang mensyaratkan identitas pelapor dan korban jelas.
“Saya tidak menyerang individu. Saya mengkritik institusi. Kalau kritik dianggap kriminal, berarti kita sedang mundur jauh dari semangat reformasi Polri,” ujarnya.
PKN menegaskan akan
– Melaporkan dugaan pelanggaran etik ke Propam Polri
– Melaporkan dugaan perekaman ilegal di dalam lapas
– Mengawal kasus ini hingga ada kejelasan soal selisih barang bukti narkotika
“Yang hari ini ditertawakan, besok bisa jadi kebenaran di pengadilan,” pungkasnya mengaku baginya kebenaran hanya soal waktu. (RED)***










Komentar