InDepthNews.id (Lampung Selatan) – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) XXI Radin Inten yang akan dibangun di Desa Kemukus, Kecamatan Ketapang.
Wakil Bupati (Wabup) Lampung Selatan M. Syaiful Anwar, di Kalianda, Kamis, mengatakan dukungan tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah untuk penguatan sektor strategis dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama.
“Rindam ini sangat penting, tidak hanya bagi TNI, tetapi juga bagi Lampung Selatan. Keberadaannya diharapkan mampu mendorong pembangunan wilayah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurut dia, soliditas antara TNI dan pemerintah daerah selama ini telah tercermin dalam beragam kegiatan strategis, mulai dari operasi kemanusiaan, penguatan ketahanan pangan, pembinaan teritorial hingga menjaga kondusivitas daerah.
“Pembangunan Rindam XXI Radin Inten sejalan dengan visi pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama, yang mendorong penguatan sektor-sektor strategis serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama pembangunan Lampung Selatan ke depan,” kata dia.
Sementara itu, Dandim 0421/Lampung Selatan Letkol Kav M. Nuril Ambiyah menilai pembangunan Rindam XXI Radin Intan strategis dan mendesak karena akan menjadi pusat pendidikan, latihan, pembinaan, serta rekrutmen prajurit TNI AD, khususnya untuk wilayah Lampung dan Bengkulu, serta daerah lain di Indonesia.
“Rencana pembangunan Rindam ini sangat urgent karena nantinya akan menjadi pusat pendidikan dan latihan, termasuk rekrutmen prajurit baru, khususnya di wilayah Lampung dan Bengkulu,” ujarnya.
Ia menyampaikan pemilihan Lampung Selatan sebagai lokasi pembangunan didasarkan pada pertimbangan strategis sesuai arahan pimpinan pusat, baik dari sisi geografis maupun ketersediaan lahan.
Menurut dia, lokasi yang diusulkan di Desa Kemukus, Kecamatan Ketapang, memenuhi syarat kewilayahan dan tidak berada di kawasan permukiman padat, sehingga mendukung fungsi pendidikan dan latihan secara optimal.
Selain meningkatkan aspek keamanan, pembangunan ini juga dinilai berpotensi membuka lapangan kerja, mempercepat pembangunan infrastruktur, menggerakkan ekonomi desa, serta memperkuat kapasitas penanggulangan bencana, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keterlibatan masyarakat.
Namun demikian, ia juga menjelaskan bahwa secara administratif lahan yang direncanakan berada di kawasan hutan produksi Kementerian Kehutanan (Register 1 Way Pisang), sehingga masih memerlukan tindak lanjut dan penyelesaian perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.










Komentar