First Club Batam Diduga Beroperasi Tanpa Izin Lengkap, Aparat dan BP Batam Diminta Bertindak Tegas

InDepthNews.id (Batam)-Aktivitas tempat hiburan malam First Club Batam kembali menuai sorotan. Sejumlah pihak mempertanyakan tentang legalitas didalam operasional tempat hiburan tersebut yang diduga belum. Minggu 11/01/2026.

Mengantongi izin lengkap, namun tetap beroperasi secara normal. Kondisi ini memicu kekhawatiran publik terhadap lemahnya pengawasan serta potensi ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Praktisi sosial Batam, Paulus Lein, menyebut berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat, First Club Batam diduga hanya mengantongi izin usaha bar, sementara izin hiburan malam seperti diskotek belum sepenuhnya dipenuhi.

“Sampai saat ini kami masih memantau aktivitas First Club. Informasi yang kami terima, izin yang dimiliki baru sebatas bar. Untuk hiburan malam dan diskotek, izinnya belum tuntas,” kata Paulus

kepada sejumlah wartawan pekan lalu.
Ia mempertanyakan sikap-sikap aparat penegak hukum dan instansi pengawas yang dinilai membiarkan aktivitas tersebut terus berjalan.

Menurutnya, jika benar izin belum dapat lengkap, seharusnya ada tindakan tegas sebagaimana yang kerap dialami pelaku usaha lain.

“Kenapa tempat ini bisa tetap beroperasi seperti biasa? Di mana sikap Aparat Penegak Hukum? Jangan sampai muncul kesan adanya pembiaran atau bahkan permainan dengan pemilik usaha,” ujarnya.

Paulus juga menyinggung latar belakang pemilik First Club yang disebut-sebut merupakan seorang praktisi hukum hal tersebut, menurutnya, justru menambah ironi apabila dugaan pelanggaran perizinan benar terjadi.

“Sebagai praktisi hukum, tentu paham aturan. Kalau justru melanggar, ini ironi  memberi contoh buruk bagi penegakan hukum di Kota Batam,” tegasnya.

Ia menilai adanya perlakuan yang tidak setara di hadapan hukum. “Kalau pelaku para usaha lain melakukan hal serupa, biasanya cepat ditindak. Tapi kenapa yang ini seolah dibiarkan?” tambahnya.

Tak hanya soal perizinan, Paulus juga menyoroti dugaan adanya aktivitas ilegal di dalam operasional tempat hiburan tersebut. Ia meminta aparat segera melakukan penyelidikan menyeluruh.

“Jika didalamnya juga terdapat praktik maupun penjualan barang terlarang, itu pelanggaran serius. Batam adalah kota investasi, bukan kota yang dibiarkan untuk melanggar hukum,” katanya.

Paulus mendesak kepolisian, Satpol PP, hingga instansi perizinan untuk segera mengambil langkah konkret.

“Kalau tidak ada tindakan, publik akan menilai hukum di Batam tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” pungkasnya.

Penata Perizinan Ahli Muda dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Astofa, juga menegaskan bahwa hingga kini izin operasional klub malam First Club Batam belum diterbitkan.

“Kami juga memiliki kewenangan untuk menindak langsung izin yang telah kami keluarkan dan Jika izinnya hanya tempat bar, namun di lapangan menjalankan kegiatan lain, izin tersebut bisa dicabut,” ujar Astofa,

Ia menegaskan bahwa aktivitas klub malam tersebut masih belum sah secara perizinan. “Izin masih dalam tahap pemenuhan persyaratan. Penindakan di lapangan menjadi kewenangan Satpol PP dan aparat penegak hukum,” jelasnya.

Astofa menjelaskan bahwa mekanisme perizinan melalui sistem OSS dilakukan secara bertahap. Setelah berkas dapat diunggah oleh para pelaku usaha proses dilanjutkan ke menuju ke organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, seperti Dinas Pariwisata, untuk dapat verifikasi administrasi dan pengecekan lapangan sebelum izin diterbitkan secara final oleh DPMPTSP.

Di sisi lain, Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan bahwa PT First Mitra Entertainment, selaku pengelola First Club, telah mengantongi Sertifikat Standar Usaha Bar dengan KBLI 56301 melalui sistem OSS-RBA.

Sertifikat tersebut juga mencakup dalam penyediaan minuman beralkohol serta  hiburan malam penunjang sehingga operasional usaha dinilai masih berada dalam lingkup izin bar.

Namun demikian, kewenangan didalam pengawasa usaha-usaha kepariwisataan di Batam kini berada di bawah Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Hal tersebut merujuk kepada Peraturan Pemerintah daerah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sektor Strategis di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Dengan regulasi tersebut, pengawasan secara langsung menjadi kewenangan BP Kota Batam. Dinas Pariwisata Provinsi berperan didalam pembinaan kebijakan secara makro.

Demikian keterangan resmi dari Dinas Pariwisata Kepri. Dinas Pariwisata Kepri juga mengungkapkan telah melakukan dialog dan imbauan bersama PT First Mitra Entertainment, DPMPTSP Provinsi dan Kota Batam.

Serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam agar perusahaan mematuhi ketentuan dan melengkapi seluruh perizinan sesuai Nomor Induk Berusaha (NIB).

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak manajemen First Club Kota Batam terkait dugaan pelanggaran perizinan tersebut. Publik kini menunggu langkah tegas dari BP Batam dan aparat penegak hukum guna memastikan kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat di Kota Batam.

(Ilham)

Komentar