InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta ketentuan perundang-undangan lainnya, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) di bawah kepemimpinan J. Devy Sudarso mencatatkan capaian kinerja signifikan sepanjang tahun 2025.
Capaian kinerja tersebut meliputi berbagai bidang, antara lain Bidang Pembinaan, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Pemulihan Aset, serta Pengawasan. Pelaksanaan tugas ini merupakan akumulasi kinerja periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025 pada jajaran Kejati Kepri bersama sembilan satuan kerja di bawahnya, terdiri dari tujuh Kejaksaan Negeri dan dua Cabang Kejaksaan Negeri.
1. Bidang Pembinaan
Realisasi anggaran mencapai Rp154.289.942.257 atau 99,01 persen dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp155.832.348.000.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp47.166.570.139 atau 443,03 persen dari target Rp10.646.250.000.
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai 97,89 dengan predikat sangat baik.
Sementara itu, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 89,30 dengan predikat A (memuaskan).
2. Bidang Intelijen
Kegiatan Pengamanan Program Strategis (PPS) dilaksanakan sebanyak 47 kegiatan, terdiri dari 25 Proyek Strategis Daerah dengan nilai anggaran Rp180.110.575.245 dan 20 Proyek Strategis Nasional senilai Rp4.883.907.657.495.
Satgas Mafia Tanah menerima satu laporan pengaduan masyarakat.
Program Tangkap Buronan berhasil mengamankan 15 orang.
Penyelidikan dilakukan terhadap delapan perkara.
Kegiatan penerangan hukum sebanyak 65 kegiatan dengan jumlah peserta sekitar 7.180 orang.
Penyuluhan hukum meliputi Jaksa Masuk Sekolah sebanyak 57 kegiatan dengan 3.180 peserta, Obrolan Menarik Jaksa Menjawab (OMJAK) sebanyak 16 kegiatan, serta Jaksa Menyapa sebanyak 21 kegiatan.
Selain itu, kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dilaksanakan sebanyak 37 kegiatan.
3. Bidang Tindak Pidana Umum
Sebanyak 21 perkara diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.
Sebagai bentuk optimalisasi keadilan restoratif, telah dibentuk 24 Rumah Restorative Justice dan satu Balai Rehabilitasi.
Sepanjang tahun 2025, penanganan perkara tindak pidana umum meliputi:
• Pra-penuntutan sebanyak 1.665 perkara,
• Penuntutan sebanyak 1.482 perkara,
• Upaya hukum sebanyak 147 perkara,
Eksekusi sebanyak 1.443 perkara.Dalam perkara narkotika, tuntutan pidana mati dijatuhkan kepada enam terdakwa dan tuntutan pidana penjara seumur hidup kepada tujuh terdakwa.
4. Bidang Tindak Pidana Khusus
Penanganan perkara tindak pidana korupsi meliputi 39 penyelidikan, 42 penyidikan, 45 pra-penuntutan, 56 penuntutan, serta eksekusi terhadap 38 narapidana.
Untuk tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai, dan perpajakan), tercatat 32 pra-penuntutan, 50 penuntutan, dan 28 eksekusi.
Kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp24.554.916.282,06 dan USD 272.497, sedangkan pengembalian kerugian negara sebesar Rp18.615.180.423,01 dan USD 272.497.
5. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Penyelamatan keuangan negara tercatat sebesar Rp1.730.448.068.327, sementara pemulihan keuangan negara mencapai Rp10.134.174.597.
Bantuan hukum nonlitigasi diberikan sebanyak 372 kegiatan.
Pertimbangan hukum meliputi 16 legal opinion dan 128 legal assistance.
Pelayanan hukum kepada masyarakat sebanyak 141 kegiatan, dengan penandatanganan 95 MoU serta penerimaan 371 Surat Kuasa Khusus (SKK).
6. Bidang Badan Pemulihan Aset
Penyelesaian aset melalui lelang mencapai Rp27.244.605.221, sedangkan melalui Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar Rp43.495.000.
7. Bidang Pengawasan
Dilaksanakan inspeksi umum, pemantauan, dan inspeksi keuangan masing-masing satu kegiatan.
Sebanyak 14 laporan pengaduan masyarakat diterima, dengan rincian 10 laporan tidak terbukti, satu laporan terbukti dan dilanjutkan ke inspeksi kasus, serta tiga laporan diteruskan ke bidang teknis.
Penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat dijatuhkan kepada satu jaksa, sementara tiga jaksa lainnya masih dalam proses usulan.
Audit penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan pada dua kegiatan dan telah diselesaikan.
Selain itu, Kejati Kepri memiliki potensi PNBP sekitar Rp2.574.503.193.400 dari dua objek barang rampasan negara yang saat ini dalam proses lelang, yakni satu unit Kapal MT Arman senilai Rp1.174.503.193.400 dan sisa stok pile bauksit sebanyak 4.250.000 metrik ton senilai Rp1.400.000.000.000.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, J. Devy Sudarso, mengapresiasi seluruh bidang, satuan kerja, dan jajaran Adhyaksa di wilayah hukum Kejati Kepri. Ia berharap capaian kinerja tersebut dapat menjadi bahan introspeksi dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2026.
“Seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau berkomitmen mengoptimalkan kinerja pada tahun 2026, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta mendukung program prioritas nasional dalam menciptakan keadilan dan keamanan di Provinsi Kepulauan Riau,” tutup Kajati Kepri. (Leni)










Komentar