InDepthNews.id (Batam) – Minggu 14 Desember 2025 Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Transparansi Kebijakan Pemerintah (LSM TKP) DPD Kota Batam, Haris, menyoroti keras pola komunikasi sejumlah pejabat publik yang dinilai sembrono dan tidak bertanggung jawab, sehingga berulang kali memicu polemik serta keresahan di tengah masyarakat.
Haris menilai, maraknya pernyataan kontroversial pejabat yang beredar luas di media sosial lalu diakhiri dengan klarifikasi belakangan, mencerminkan lemahnya etika-etika komunikasi dan rendahnya kepekaan sosial sebagian penyelenggara negara.
“Ini bukan sekadar salah ucap pejabat berbicara tanpa pertimbangan matang, menimbulkan kegaduhan, lalu ketika publik bereaksi keras, barulah klarifikasi dilakukan. Cara seperti ini menunjukkan ketidakdewasaan dalam menjalankan jabatan publik,” tegas Haris saat ditemui awak media di Batam.
Menurutnya, bahwa setiap ada pejabat publik seharusnya memahami bahwa jabatan yang diemban melekat dengan tanggung jawab moral.
Pernyataan yang sudah disampaikan tidak boleh bersifat spekulatif, maupun emosional, apalagi berpotensi untuk menyinggung atau merugikan kelompok tertentu di masyarakat.
“Pejabat publik bukan influencer bebas bicara. Setiap ucapannya membawa konsekuensi sosial dan politik. Jika tidak mampu mengendalikan komunikasi, maka patut dipertanyakan kelayakannya sebagai pejabat,” ujarnya.
Haris juga mengkritisi bahwa proses penempatan dan pengangkatan pejabat yang dinilai terlalu menitikberatkan aspek administratif dan pendidikan formal, namun mengabaikan integritas, etika, serta kecakapan komunikasi publik.
“Pendidikan tinggi tidak otomatis menjamin kedewasaan sikap. Integritas, etika, dan kemampuan berbicara secara bertanggung jawab justru menjadi kunci. Tanpa itu, jabatan hanya menjadi sumber masalah baru,” katanya.
Lebih jauh, Haris mengingatkan bahwa kegaduhan akibat pernyataan pejabat bukan persoalan sepele. Ia menilai hal tersebut dapat menggerus kepercayaan publik, memecah persatuan, dan menciptakan ketidakstabilan sosial yang seharusnya bisa dicegah.
“Pernyataan pejabat yang ceroboh dapat memantik konflik horizontal. Jika ini terus dibiarkan, yang dirugikan bukan hanya citra pemerintah, tetapi juga masyarakat secara luas,” tegasnya.
Meski menyampaikan kritik keras, Haris tetap mengimbau masyarakat agar tidak terpancing dalam provokasi dan tidak menyalurkan kekecewaan melalui tindakan anarkis atau ujaran kebencian.
“Kritik boleh, kemarahan wajar, tetapi semua harus disalurkan secara beradab. Negara memiliki mekanisme hukum yang jelas. Jangan sampai masyarakat justru menjadi korban akibat sikap emosional,” ujarnya.
Haris menegaskan bahwa pejabat publik sudah saatnya melakukan evaluasi yang serius terhadap cara berkomunikasi di ruang publik.
“Ruang publik bukan panggung uji coba pernyataan. Jika seorang pejabat tidak mampu berbicara dengan bijak dan bertanggung jawab, maka diam jauh lebih terhormat daripada berbicara dan menimbulkan kegaduhan,” pungkasnya.
(Ilham)










Komentar